Network
RINGTIMES BALI- Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menjadi sorotan pemerintah Indonesia.
Dengan target sekitar 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024 mendatang, hal tersebut menjadi prioritas dalam strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mempunyai tiga kebijakan utama, yakni peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, dan yang ketiga menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Baca Juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Minggu 12 Maret 2023: Naik! Simak Rincian Lengkapnya Disini
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara 6th Annual Islamic Finance Conference tahun lalu, menyatakan bahwa selain kesehatan dan perlindungan sosial, UMKM turut menjadi salah satu pilar penting dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki 64 juta UMKM yang mewakili 99 persen dari total kegiatan bisnis bisnis. Mereka bahkan menyerap 97 persen lapangan kerja dan menyumbang 60 persen dari PDB kita,” ucap Sri Mulyani dilansir dari Antara News Minggu, 12 Maret 2023.
Berkaitan dengan program PEN, pemerintah mengalokasikan dana khusus sebesar Rp123,46 triliun, sejak tiga tahun lalu.
Dana yang ditujukan untuk pemulihan sektor UMKM tersebut, terbagi atas subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana pemerintah untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa pinjaman Rp5 triliun, penjaminan modal kerja Rp1 triliun.
PPH final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi koperasi melalui LPDB-KUMKM sebesar Rp1 triliun.
Selain itu Kementerian Koperasi dan UMKM turut mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp30 triliun, yang ditargetkan kepada 12 juta pelaku UMKM.
Selain itu, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UM), pemerintah berupaya menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM.
Baca Juga: Perum Bulog Lakukan Perbaikan untuk Hadapi Persiapan Panen Raya
Hal ini penting dilakukan mengingat sekitar 18 juta UMKM Indonesia belum memiliki akses ke pembiayaan formal dan 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan dana modal kerja dan investasi.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan RI menilai bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM saat ini, diantaranya terbatasnya akses pasar, kurangnya SDM terampil, terbatasnya akses ke layanan keuangan, dan belum optimalnya penggunaan teknologi.
Berdasarkan data per tahun 2022 sudah ada 20,76 juta unit UMKM yang berhasil terdigitalisasi.
Maka dari itu, untuk pengoptimalan teknologi UMKM, pemerintah rencananya menargetkan sekitar 40 juta UMKM, untuk bisa bergabung ke dalam ekosistem digital ini pada tahun 2024. ***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.
