Network
RINGTIMES BALI - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika meminta usaha-usaha penggilingan padi di beberapa daerah di Bali kembali beroperasi secara maksimal.
Hal itu menurutnya perlu dilakukan demi mengurangi adanya ketergantungan beras dari luar Provinsi Bali.
Dalam reses bertajuk ‘Kebijakan Pertanian Menuju Kesehatan Pangan: Mungkinkah?’ yang digelar di Denpasar, 7 Maret 2023, Pastika mempertanyakan soal penjualan gabah dari Bali.
Baca Juga: Hari Perempuan Internasional 2023: Kampanye Kesetaraan Bukan Hanya Memberi Ruang yang Sama
“Kita selama ini menjual gabah, kemudian membeli beras dengan harga mahal. Kenapa kita tidak menjual beras? Kan nilai tambahnya banyak, dapat dedaknya, kulit berasnya, tenaga kerja juga,” ucap Made Mangku Pastika, dilansir dari Antara, 8 Maret 2023.
Diketahui dalam reses itu turut hadir Sekretaris HKTI Prof Bali Dr. drh. Nata Kesuma, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Ir Nyoman Suastika, tokoh pertanian Ida Bagus Wisnuardhana, I Wayan Sunarta, serta I Gde Sudibya.
Made Mangku Pastika turut menyoroti selama ini produksi gabah kering giling Bali jika dikonversikan menjadi beras selalu surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Akan tetapi, sampai saat ini Bali masih mendatangkan beras dari luar pulau, terutama dari Jawa Timur.
Baca Juga: Segera Kurangi Konsumsi Garam jika Mengalami 6 Gejala Berikut
Menurut Pastika, aktivitas gabah dari Bali yang dibawa keluar pulau memang terjadi sejak lama. Penyebabnya karena usaha selip atau dalam hal ini penggilingan padi dan penyosohan beras di Bali banyak ditutup imbas pengelolaan yang kurang bagus.
“Kok Jawa Timur bisa, di Bali tidak bisa? Di Bali Baru punya duit sedikit itu sudah dipakai duitnya untuk hal-hal yang tidak produktif, sehingga tidak mampu lagi membeli gabah dari petani,” ujar Pastika.
Maka dari itu, Mangku Pastika mengusulkan untuk mengupayakan penghidupan kembali usaha penggilingan padi agar kebutuhan beras di Bali dapat tercukupi.
Ia juga menyebutkan upaya itu harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, terutama dari pemerintah.
Baca Juga: Ngaku Tak Punya Uang dan Pekerjaan, Modus Pencurian Dua WNA Aljazair Terungkap
“Tentu iklimnya harus diperbaiki dengan manajemen yang benar serta pengawasan dari pemerintah. Selain tentu harus ada dukungan dari berbagai pihak,” ujar Pastika.
Sementara itu, Sekretaris HKTI Dr drh Nata Kesuma menyampaikan permasalahan sektor pertanian di Bali, salah satunya yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian lebih dari 1000 hektar per tahunnya.
Oleh karena itu, menurutnya, dengan rata-rata kepemilikan lahan yang sangat kecil yaitu sekitar 0,25 hektar, petani dihadapkan pada situasi sulit terkait penjualan hasil pertaniannya.***
