Pihaknya menekankan untuk fokus pada target kinerja, karena reformasi birokrasi adalah mengenai mewujudkan kinerja bagi perangkat daerah. Jika semua pihak sudah bisa melakukan itu, maka dapat dipastikan akan membuahkan hasil atau berdampak baik bagi pertumbuhan masyarakat Buleleng.
“Tidak terjebak rutinitas. Tidak terjebak pada persoalan administratif. Fokus pada target kinerja karena pada hakikatnya reformasi birokrasi adalah mewujudkan kinerja bagi organisasi perangkat daerah,” ujar Ketut Lihadhyana.
Baca Juga: GAMKI Semarang Gelar Seminar Bersama Lentara dan Kemenag, Harus Hadapi Masalah dengan Adil
Ia juga menekankan kolaborasi yang diperlukan untuk terwujudnya Buleleng yang kuat dan unggul. Seperti halnya penanganan kemiskinan ekstrem, yang sebenarnya merupakan tugas dari Bappeda, karena di sana terdapat sumber perencanaan.
“Semua bisa bergerak bersama. Termasuk kekuatan sosial lainnya seperti pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan-perusahaan. Ini untuk membantu pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Ketut Lihadhyana.***
Cek berita seputar lokal Bali lainnya di Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.