Network
RINGTIMES BALI - Sebagaimana intruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, akan mengupayakan untuk dapat menyerap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pembelanjaan APBD sebanyak 40 persen.
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar saat berada di Bali Latihan Kerja (BLK) Kayuambua, Bangli, menyampaikan bahwa dalam percepatan P3DN dan UMKM melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM.
Baca Juga: Kisruh, PLT Sekretaris KPU Badung Dinonaktifkan: Sudah Ada Surat Pencabutan dan Pemberhentian
"Guna mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah, Pemkab Bangli melakukan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM," katanya, dikutip dari Antara, Jumat, 3 Maret 2023.
Diar mengatakan bahwa sosialisasi harus tetap dilakukan dikarenakan minimnya keikutsertaan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang sebetulnya sudah terpampang dalam pemanfaatan adanya e-Katalog.
"Pemerintah kabupaten Bangli bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan 21 etalase pada e-Katalog lokal milik pemerintah yang nantinya akan digunakan oleh pelaku dan UMKM dalam wilayah kabupaten Bangli untuk memasarkan produk-produknya," ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Denpasar Fokus Tata Kelola Sampah, Sosialisasi pada Masyarakat Terus Digalakkan
