Network
Mengatasi persoalan dimaksud, lanjut Wabup Diar menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia telah menyediakan 21 etalase pada e-Katalog lokal milik Pemerintah.
"Yang nantinya akan digunakan oleh pelaku usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Bangli untuk memasarkan produk-produknya," terang Wabup Diar.
Baca Juga: Perkuat Regenerasi, Pemuda Katolik Denpasar Bersiap Gelar Masa Penerimaan Anggota
Kehadiran e-Katalog milik Pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam mendorong UMKM.
"Agar lebih dikenal, berdaya saing, dan bisa semakin berkembang dalam meningkatkan perekonomian daerah," tegasnya.
Tujuan sistem e-Katalog hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran usaha kecil yang mempermudah transaksi jual beli antar pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa, dan Pemerintah daerah sebagai pengguna barang/jasa.
Baca Juga: Tim Basarnas Bali Lakukan Pencarian Kapal Motor yang Tenggelam di Samudera Hindia
"Dalam hal ini diharapkan dapat mengeliminir (mencegah) berbagai potensi pelanggaran hukum," ungkap Wabup Bangli.
Kepada peserta sosialisasi Wabup berharap, ini menjadi barometer awal kebangkitan UMKM Bangli yang punya strategi dan daya saing yang tinggi di tengah gencarnya perkembangan teknologi.
Harapan paling utama adalah para pelaku UMKM sebagai pelaku belanja APBN maupun APBD dapat mengetahui apa untung rugi dan pentingnya penggunaan produk dalam Negeri.
