Network
“Setelah acara GEMAPATAS ini, kita akan melakukan pemasangan patok tapal batas di wilayah-wilayah yang masih ada sengketa, karena kami tidak mau ada tumpang tindih di wilayah Kabupaten Badung ini.Jangan sampai wilayah desa adat mengklaim batas wilayah desa dinas. Untuk itu kami akan selalu berkoordinasi dengan BPN dan Forkompimda.Kalau nanti ada yang pihak masyarakat yang tidak terima silahkan nanti komunikasi dengan saya, kalau memang tidak bisa sekali diselesaikan dengan cara komunikasi silahkan tempuh proses peradilan. Karena kami ingin permasalahan ini tuntas.Dan seperti harapan kita semua dan jajaran BPN Badung, semoga dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, Kabupaten Badung bisa menjadi kabupaten lengkap terkait pertanahan, ini prestasi yang harus kita lakukan bersama,” jelasnya.
Disisi lain Bupati Giri Prasta menyebut bahwa Pemkab Badung dan BPN Badung telah meluncurkan buku desa, berupa peta yang memuat informasi lengkap terkait kepemilikan tanah yang ada di setiap wilayah Desa/Kelurahan, sehingga akan memudahkan investasi.
Pihaknya juga meyakini GEMAPATAS akan mempersempit ruang gerak pihak ketiga atau calo-calo tentang pertanahan.
“Dan pemasangan patok anti cekcok dan anti caplok ini juga bagus sekali, karena ibu pertiwi harus kita sakralkan, apalagi sejengkal tanah Bali itu sangat sakral sekali,” tambahnya.
Baca Juga: 300 Wisatawan Kapal Pesiar Akan City Tour di Denpasar, Dispar Tawarkan Enam Destinasi Unggulan
Sementara itu Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, pencanangan GEMAPATAS sebanyak 1 juta patok dilakukan di seluruh Indonesia di 33 Provinsi.
Pihaknya bercerita ketika awal dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN, Presiden menyampaikan bahwa ada tugas utama yang harus diselesaikan, diantaranya percepatan PTSL dilakukan segera, sebab tujuan PTSL adalah memberi kepastian hukum pada masyarakat termasuk hak ekonomi masyarakat.
Untuk mempercepat progres PTSL pihaknya melakukan pemasangan patok serentak agar masing-masing individu yang punya wilayah bisa diberikan kepastian dimana lokasi tanahnya.
Sebab perihal tanah bisa memicu cekcok dengan siapapun, bukan hanya dengan tetangga tapi juga dengan saudara. ***
