Network
RINGTIMES BALI - Komisi Informasi Provinsi Bali lakukan kegiatan penilaian monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi pada 249 badan publik di Bali.
Monev tersebut telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2022 hingga puncaknya dalam penganugerahan keterbukaan informasi pada Rabu, 14 Desember 2022 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
"Seluruh badan publik mestinya memang kita lakukan monitoring, sehingga kita mengetahui implementasi dari keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008," ujar Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya.
Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKP Tahun Anggaran 2023, Gubernur Bali Tegaskan Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Penilaian dilakukan kepada badan publik melalui pengisian kuesioner terkait implementasi keterbukaan publik, partisipasi dalam menyukseskan program pembangunan provinsi atau kabupaten/kota, hingga penyampaian informasi terkait penanganan stunting.
Monev tersebut terbagi dalam delapan kategori. Di antaranya kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal Tingkat Provinsi, Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kategori khusus “Praja Anindita Mahottama.”
Baca Juga: Jangan Coba-coba Mendua! Ini Sanksi atau Hukuman Jika PNS Selingkuh
Selanjutnya, badan publik akan melalui tahapan presentasi yang dilakukan secara daring.
"Dari 249 badan publik, 99 persen mengikuti tahapan sampai selesai. Partisipasi badan publik menunjukkan komitmen untuk terbuka dan transparan," jelasnya.
