Network
RINGTIMES BALI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali meminta pada Bawaslu kabupaten/kota untuk mulai melakukan identifikasi pada potensi pelanggaran pemilu saat tahun politik 2024.
Tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pesta demokrasi Indonesia akan digelar dengan meriah meliputi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada serentak.
“Bawaslu Kabupaten/kota harus melihat permasalahan yang terjadi saat pemilu sebelumnya agar bisa mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mungkin bisa terjadi saat pemilu 2024,” kata Ketut Ariyani selaku Ketua Bawaslu Bali seperti dikutip dari bali.antaranews.com 26 Maret 2022.
Baca Juga: Download Lagu Cinta Sampai Mati dari Raffa Affar MP3 MP4 Kualitas HD Plus Lirik, Sekali Klik
Ia menjelaskan perlu adanya kematangan kesiapan jajaran Bawaslu dalam menghadapi dinamika yang terjadi saat tahapan pemilu 2024 dimulai.
Ia juga menambahkan, Bawaslu bisa saling berkomunikasi dalam satu pemahaman yang sama untuk melakukan identifikasi potensi masalah.
Ia menceritakan selama ini Bawaslu sering alami kesulitan saat tangani kasus dalam pemilu karena terbentur regulasi.
Ketut Ariyani mengatakan bahwa ia menemukan adanya pelanggaran secara de facto, namun tidak ada aturan normatif yang mengaturnya.
Untuk memecahkan persoalan itu, Ketut Ariyani berpendapat Bawaslu dan KPU harus lebih sering bersinergi, mengadakan pertemuan untuk membahas banyak hal krusial dalam tahapan pemilu dan pilkada 2024.
