RINGTIMES BALI- Semua aturan pembatasan terkait COVID-19 di Korea Selatan (Korsel), telah resmi dicabut oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Pencabutan pembatasan COVID-19 ini, termasuk di dalamnya aturan wajib isolasi mandiri. Hal ini secara otomatis menjadikan COVID-19 di Korsel sebagai penyakit dengan kategori endemik.
Presiden Yoon, dalam pertemuan tanggap COVID-19, mengurangi waktu wajib karantina yang sebelumnya selama tujuh hari, menjadi lima hari saja.
Aturan wajib masker dalam ruangan juga akan dicabut, kecuali untuk rumah sakit dan ruang rawat inap. Aturan wajib tes PCR bagi orang yang akan datang ke Korsel juga akan resmi dicabut.
Baca Juga: Respon China Usai WHO Akhiri Status Darurat Global COVID-19
Keputusan pencabutan pembatasan aturan COVID-19 ini, mulai berlaku pada 1 Juni mendatang, atau pada saat krisis COVID-19 secara nasional diturunkan dari ‘serius’ menjadi ‘waspada’.
“Saya senang rakyat kita memperoleh lagi kehidupan sehari-harinya, setelah tiga tahun empat bulan terbatasi,” ucap Yoon, dikutip dari Antara, Kamis 11 Mei 2023.
Ia juga tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya tenaga kesehatan termasuk staf medis garis depan dan pejabat pemerintah, yang telah berupaya dan berdedikasi dalam menangani permasalahan COVID-19 ini.
Presiden Yoon juga menyampaikan rasa terima kasih yang lebih dalam kepada masyarakat Korsel yang sudah mau bekerja sama menerapkan aturan dan protokol kesehatan.
Pernyataan Presiden Yoon ini, disampaikan selang beberapa hari setelah WHO resmi mengakhiri status darurat kesehatan global COVID-19.
Baca Juga: Akhir dari Covid-19 bagi WHO: Menunggu Situasi Akhir 2023
Presiden Korsel tersebut juga mengatakan akan terus menyalurkan bantuan keuangan guna melakukan tes dan pengobatan COVID-19.
Ia juga siap mendirikan sebuah sistem tanggap darurat berbasis sains, guna mempersiapkan diri dan berjaga-jaga dalam melawan pandemi yang bisa saja terjadi di masa depan.
Ia berjanji untuk terus meningkatkan kemampuan produksi vaksin dalam negeri, serta terus memperkuat kerja sama dengan masyarakat internasional.
Kebijakan penyusunan kebijakan pasca COVID-19, juga akan dilakukan secara rinci menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini.***
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi Transisi Guna Akhiri Status Darurat COVID-19