RINGTIMES BALI - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ketua Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Provinsi Bali Oktaviansyah NS sebut kebijakan larangan impor pakaian bekas merugikan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.
Melansir Antara, Oktaviansyah dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 25 Maret 2023 menyebut larangan impor pakaian bekas dapat merugikan jutaan UMKM
“Jika impor pakaian bekas ditutup maka akan berdampak pada 12 persen-15 persen dari 8, 71 juta unit UMKM atau sekitar 1,3 juta UMKM yang menjual pakain bekas impor,” kata Oktaviansya dikutip oleh RINGTIMES BALI dari Antara.
Kata Oktaviansyah, angka tersebut merujuk data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UMKM pada 7 Februari 2023.
Baca Juga: Korban Pohon Tumbang di Desa Selisihan Klungkung Ditinjau Wabup Made Kasta
Data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UMKM menyebut UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usah. Dari 8,71 juta unit usaha tersebut, 12 persen hingga 15 persen di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah yang menjual pakain bekas impor.
Rata-rata tiap UMKM pakaian jadi, kata Oktaviansyah, mempekerjakan sekitar 1,84 orang. Jika angka tersebut dikonversikan ke UMKM pakaian impor, maka tenaga kerja yang terdampak dapat mencapai 3,4 juta orang.
“Kalau penjualan pakain bekas impor bekas ditutup, tenaga kerja yang terdampak lebih besar,” tuturnya.
Sebelumnya, pada Rabu, 15 Maret 2023 Presiden Jokowi mengatakan industri pakaian impor mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Presiden Jokowi mengatakan hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.***