RINGTIMES BALI- Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan arahan yang berisi larangan bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menggelar acara buka bersama selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo untuk tak buka bersama ini, perlu dimaknai positif dan jangan sampai disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu.
“Yang jelas, larangan bukber (buka bersama) ini jangan disalahartikan, bukan melarang kegiatan keagamaan,” ucap Saleh Partaonan Daulay, dilansir dari Antara, 23 Maret 2023.
Baca Juga: Terupdate Harga Emas Logam Mulia Dasar, NPWP, dan Non NPWP: Hari Ini Kamis, 23 Maret 2023
Menurut Saleh Partaonan Daulay, arahan tersebut disampaikan Presiden lantaran kondisi Indonesia saat ini, yang masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Secara global pun status penanganan COVID-19 ini masih pandemi.
WHO sampai saat ini belum mengubah status tersebut, sehingga Indonesia harus mengikuti aturan tersebut, termasuk untuk mewaspadai adanya kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut.
Tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan masih diperlukan, karena masih ada kemungkinan penyebaran virus COVID-19 di tempat kerumunan massa.
Ditambah lagi, masih terdengarnya kasus-kasus baru dan pasien terpapar yang masih banyak melakukan perawatan.
Baca Juga: Hasil Sidang Isbat Kemenag: 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023
Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia masih perlu waspada dan juga penting untuk selalu berhati-hati.
Masih dalam konteks yang sama, Saleh menilai larangan buka puasa bersama untuk pejabat negara dan ASN tidak berarti mengurangi amalan dan juga aktivitas ibadah, menurutnya anggaran untuk bukber dapat dialihfungsikan.
Alih Fungsi anggaran ini bisa untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau sebagai santun selama bulan suci Ramadhan ini, karena menurut Saleh kegiatan tersebut nilainya tidak kurang dari mengadakan buka bersama.
Lebih lanjut dijelaskan Saleh bahwa ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan sebagai bentuk amalan di bulan Ramadhan.
Baca Juga: Bisnis Pakaian Bekas Impor Ditutup, Menkop UKM: Kami Akan Menyiapkan Alih Usahanya
Aktivitas yang dimaksud antara lain adalah kegiatan ibadah lain seperti bertadarus, tarawih, qiyamul lail, pengajian dan aktivitas lainnya yang bisa dilakukan dengan menghindari terbentuknya keramaian atau kerumunan massa.
“Toh, kegiatan tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan kegiatan Ramadhan lainnya masih diperbolehkan,” ujar Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Sementara itu, Presiden RI Jokowi mengeluarkan arahan agar pejabat tidak menggelar acara buka bersama ini, tertuang dalam surat kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.
Sedangkan Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan awal puasa Ramadhan 1444 Hijriah, jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023.***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.