RINGTIMES BALI - Pemerintah Pakistan naikkan pajak atas impor barang mewah untuk mendapatkan kesepakatan Dana Moneter Internasional (IMF) Jumat, 24 Februari 2023.
Sebagian besar impor dihentikan karena dihadapkan dengan cadangan devisa yang sangat rendah. Tetapi Pemerintah Pakistan berharap untuk meningkatkan pendapatan dengan kenaikan pajak yang luas.
Dilansir dari laman NDTV, Parlemen Pakistan memberikan lampu hijau bagi pemerintahan untuk menaikkan pajak atas rakit impor dan jasa mewah dalam upaya unntuk membuka tahapan berikutnya dari pinjaman IMF.
Baca Juga: Tambang Batu Bara di China Runtuh, Telan 6 Korban Jiwa dan 47 Orang Belum Ditemukan
Pemerintah Pakistan juga menghentikan sebagian besar impor selian makanan dan obat-obatan tetapi berharap dapat meningkatkan pendapatan dengan kenaikan pajak luas.
Ekonomi Pakistan hampir menuju ke ambang kehancuran karena kesalahan manajemen keuangan dan ketidakstabilan politik selama bertahun-tahun.
Pemerintah Pakistan juga diperburuk oleh krisis energi global, banjir dahsyat yang menenggelamkan sepertiga wilayah negara pada tahun 2022 lalu.
Parlemen Pakistan menyetujui RUU keuangan tambahan yang meningkatkan pajak penjualan dari 17 menjadi 25 persen untuk impor mulai dari mobil dan peralatan rumah tangga hingga cokelat dan kosmetik.
Baca Juga: Menteri Ukraina Viktor Liashko Sebut Rusia Negara Teroris
Masyarakat Pakistan juga harus membayar lebih untuk penerbangan, ruang pernikahan, ponsel, dan kacamata hitam. Dan kenaikan pajak penjualan diumumkan dari 17 menjadi 18 persen.
"Perdana menteri juga akan mengungkap langkah-langkah penghematan (lebih lanjut) dalam beberapa hari ke depan," kata Menteri Keuangan Ishaq Dar kepada majelis nasional saat RUU itu disahkan.
"Kita harus mengambil keputusan sulit," sambungnya.
Pemerintah Pakistan putus asa untuk membuka tahap berikutnya dari fasilitas pinjaman 6,5 miliar dollar dengan IMF tetapi berjuang untuk memenuhi kondisi sulit yang ditetapkan oleh pemodal global.
Baca Juga: Krisis Perawatan Kesehatan Anak, Korea Selatan Umumkan Tindakan Darurat
IMF juga menuntut agar Pemerintah Pakistan meningkatkan basis pajaknya yang sangat rendah, mengakhiri pengecualian untuk sektor ekspor, dan menaikkan harga energi yang sangat rendah yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan kepada penyiar negara Jerman Deutsche Welle. Bahwa mereka yang menghasilkan banyak uang di sektor publik atau swasta perlu berkontribusi pada ekonomi.
"Seharusnya orang kaya tidak mendapat manfaat dari subsidi. Seharusnya orang miskin yang mendapat manfaat dari mereka." ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.
Baca Juga: Maret 2023, Korea Selatan Akan Cabut Syarat Tes PCR pada Kedatangan dari China
Pemerintah Pakistan tidak akan cukup hanya dengan bantuan suntikan uang tunai dari IMF untuk menyelamatkan perekonominnya.
Perlunya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membuka pintu bagi negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Cina dan Uni Emirat Arab untuk menawarkan pinjaman lebih lanjut.***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.