RINGTIMES BALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali nyatakan tiga Bakal Calon (Balon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) gugur pada Jumat, 3 Februari 2023.
Penetapan tersebut berdasarkan pada rekapitulasi verifikasi administrasi (vermin) perbaikan dalam menyatakan tiga Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan penetapan rekapitulasi.
"Kita tetapkan dengan melakukan penetapan rekapitulasi terhadap vermin perbaikan yang sudah dilakukan. Jadi kita menentukan mana yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan.
Penetapan Rekapitulasi Bakal Calon DPD RI Provinsi Bali
KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi vermin dengan syarat minimal 2.000 dukungan dan tersebar di 5 kabupaten/kota dalam penetapan tiga Bakal Calon anggota DPD RI Provinsi Bali.
Baca Juga: Muka Air Tanah Mulai Kritis, Pemkot Bandung Minta Masyarakat Tabung Air Hujan
Adapun Balon yang gugur dalam tahap tersebut, yaitu Anak Agung Ngurah Agung dengan 1.331 dukungan, Wartha D. Sandy dengan 1.749 dukungan, dan Wayan Kantha Adnyana dengan 1.773 dukungan.
Dengan demikian, tercatat 19 balon yang akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi faktual tahap pertama yang akan digelar 6 hingga 26 Februari 2023 untuk para balon.
"Nanti kita undang mereka untuk melakukan pengundian sampling. Sample itulah yang akan turun ke kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi faktual," jelasnya.
Berikutnya KPU akan melakukan rekapitulasi untuk menentukan sudah memenuhi syarat 2.000 dukungan atau belum dengan menggunakan metode sampling Krejcie-Morgan.
Apabila balon sudah memenuhi syarat dengan batas minimal 322 dukungan, barulah dinyatakan boleh mendaftar di bulan Mei 2023.
Lebih lanjut, ia berpesan agar balon yang gugur mecoba kembali pada kesempatan lain.
Baca Juga: KORPRI Kabupaten Badung Bersihkan Pantai Jerman Kumpulkan 26 Ton Sampah Pantai
"Kita setiap 5 tahun ada acara ini, persiapkan lagi dari hari ini. Masih punya kesempatan di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan kalau mau cari DPD lagi, harus tunggu 5 tahun lagi," tutupnya.***