Network
RINGTIMES BALI - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengaku menduga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total Jakarta bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Saya curiga jangan-jangan PSBB ditetapkan untuk gulingin Jokowi," katanya dalam video bertajuk "Anies Harus Dipecat" yang diunggah akun Agama Akal TV, Sabtu, 12 September 2020.
Sebab dia juga menduga ada menteri yang secara diam-diam ingin merebut kekuasaan Jokowi, jika nanti terjadi krisis ekonomi.
Baca Juga: Jadwal Pencairan BLT Tahap 3, Menaker Perkirakan Subsidi Gaji Rp 600.000 Ditransfer Senin Besok
"Malah ada menteri yang mau berkhianat. Mau berkhianat mau mencari kesempatan kalau-kalau terjadi krisis ekonomi, krisis politik, dia bisa ambil alih kekuasaan," duganya lagi, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari laman RRI, 12 September 2020.
Namun demikian, Arief enggan mengungkapkan identitas dari menteri yang dia maksud.
"Tebak sendirilah, kira-kira menteri mana yang kuat, yang bisa mengambil alih kekuasaan," ujarnya.
Baca Juga: Tangisan Sandra Dianne, Isyarat Sebelum Wafat
"Jadi ini ada benang merahnya antara PSBB total dengan menteri yang ada di Jokowi loh. Ini kita harus kasih tahu ke Jokowi. Makanya kita empeach juga kan. Wong Seoharto aja kita bisa empeach (makzulkan-red) apalagi gubernur. Tapi percayalah kalau ada yang be berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat.
Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam dang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Adapun alasan kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
Namun belakangan, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengungkapkan, ketika bertemu dengan para pimpinan media belum lama ini, Presiden Jokowi malah menilai bahwa pembatasan sosial skala mikro di tingkat komunitas, RT, RW lebih efektif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
Kembali ke persoalan penggulingan Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara dengan Pro3 RRI menjelang pengumuman susunan kabinet baru di Oktober 2019 lalu, Politisi PDI Perjuangan, Tubagus (TB) Hasanuddin mengaku keberatan dengan keputusan Jokowi untuk menjadikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Dikhawatirkannya keputusan itu malah menjadi "senjata makan tuan". Di mana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kalau negara dalam kondisi fakum, kacau (chaos) atau dalam situasi yang tidak menguntungkan, maka Menteri Pertahanan dapat mengambil alih kekuasaan.
Baca Juga: PDIP Minta Anies Batalkan PSBB Total, Curigai Motif Terselubung
"Menteri Pertahanan boleh mengambil alih dibantu oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Dan itu ada di pihak sono," beber pensiunan TNI ini.
"Kalau berbicara wah ini akan aman, tidak akan chaos, aduh saya inikan sudah pernah jadi tentara 35 tahun, pernah di era orde baru juga, bagaimana membuat ramai, chaos, damai, ya kita sudah tahu lah," lanjutnya.
Makanya saat itu TB mengingatkan Jokowi untuk memikirkan secara matang-matang sebelum menempatkan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan.
"Kalau kemudian senjata itu digunakan tidak pada tempatnya, kewenangan yang sangat besar dalam UUD 45 itu, ya itu senjata makan tuan lah," demikian TB.***
