Network
RINGTIMES BALI - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, menghentikan aktivitas masyarakat akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk.
Terlebih, sejak awal penerapan PSBB, Pemprov DKI tak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19, seperti dikutip RINGTIMES BALI dari laman WARTA EKONOMI, 12 September 2020.
Baca Juga: Astaga Rupiah Semakin Tumbang, Merosot ke Level Rp15.000
"Kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan serta meminta masukan dari ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan," kata Gembong melalui keterangannya, di Jakarta, Sabtu, 12 September 2020.
Menurut Gembong, cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di Jakarta yang dikomandoi Pemprov DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid-19 di seluruh lapisan dan jenjang.
"Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total, tak akan membuahkan kondisi yangg lebih baik. Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat." sambung Gembong
Baca Juga: Jelang PSBB Total, Pengunjung TMII Mulai Berkurang
Gembong mengingatkan, dinamika perekonomian tidak saja ditentukan fundamental ekonomi. Namun juga banyak disebabkan sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
