Network
RINGTIMES BALI- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali Tahun 2020 yang terjadi di 5 Kabupaten dan 1 Kota tinggal beberapa bulan lagi.
Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar melalui PPK dan PPS se-Kota Denpasar dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi tatap muka terbatas di berbagai lokasi tempat mangkal ojek online dan pasar tradisional masing-masing kecamatan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ilmu politik Dr. Luh Riniti Rahayu mengapresiasi kegiatan sosialisasi tatap muka bersama masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar.
Baca Juga: Pariwisata Buka Kembali untuk Mancanegara, Kuta dan Legian Siap
" Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini memang akan berbeda. Hal tersebut dikarenakan terjadi dalam masa pandemi Covid 19. KPU sudah memutuskan bagaimana teknis pelaksanaannya dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan metode sosialisasi yang baru, hal ini akan menambah biaya pilkada", ujarnya, (19/08/2020).
Dengan anggaran yang cukup banyak merupakan konsekuensi dari demokrasi yang kita anut. Oleh karena itu, agar biaya tidak menjadi mubasir pelaksanaan pilkada harus berlangsung dengan integritas dan berkualitas.
"Penyelenggara pemilu harus bisa memastikan partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya pada saat Pilkada 9 Desember nanti", imbuh dosen Universitas Ngurah Rai.
Baca Juga: Puluhan Nasabah Geruduk Asuransi Bumi Putera Denpasar
Sosialisasi tata muka dengan masyarakat yang telah dilakukan oleh KPU Denpasar harus terus dilakukan oleh setiap penyelenggara pemilu disetiap kabupaten. ***(Dicky Armando)
