Network
RINGTIMES BALI- DPRD Kabupaten Badung menggelar Sidang Paripurna DPRD, selasa (28/7/2020) di ruang Sidang Uttama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung. Hadir pula Bupati Badung, Sekda serta pimpinan Perangkat Daerah lainya.
Sidang paripurna mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun 2019, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021.
Bupati Badung Giri Prasta menyatakan Rancangan Perda Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019.
Secara normatif merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan secara substansial merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
Baca Juga: Pemilukada Badung, Giri Prasta: Jangan Percaya Mitos
“LKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Bali, hasilnya memberikan kembali opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Badung,” Ujarnya.
Untuk diketahui, Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut Pendapatan Daerah pada PPAS Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp 4.837.538.810.114,21 menurun sebesar Rp 1.464.814.404.617,89 atau 23,24 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.302.353.214.732,10.
PAD dirancang sebesar Rp 4.022.027.030.050,09, menurun sebesar Rp 1.281.042.964.117,89, atau 24,16 persen dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.303.069.994.167,98.
Baca Juga: Rayakan Dies Natalis, Dwijendra University Bagi Sembako
