RINGTIMES BALI - Calon senator DPD RI dapil Bali, I Gede Suardana siap mengawal kebijakan publik yang bermanfaat untuk masyarakat Bali.
Kebijakan publik yang tepat sangatlah dibutuhkan, sebab Pulau Dewata merupakan salah satu daerah pemilik sumber daya anggaran berlimpah yang bersumber dari tingginya pendapatan pariwisata.
Hal itu diungkapkan Gede Suardana dalam diskusi DPD RI 'Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah bertajuk Mengawal Kebijakan Publik yang Aspiratif dan Implementatif, di Denpasar, Jumat 10 Maret 2023.
Baca Juga: Jenazah Misterius Terapung di Perairan Devils Tears, Nusa Lembongan
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan publik yang selama ini didesain oleh pemerintah, selalu cenderung populis dan hanya berdampak elektoral, dibandingkan membuat kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Cenderung populis, seperti membangun monumen dan gedung karena cepat dirasakan dampaknya dibandingkan dengan kebijakan pembangunan manusia," jelas Gede Suardana.
Lebih lanjut menurut mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng periode 2013-2018 ini mengatakan, masyarakat perlu mengawal setiap kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar keinginan penguasa.
Baca Juga: Marak WNA Pakai Plat Motor Modifikasi, Pihak Rental: Saya Tidak ada Urusan
"Apalagi Bali memiliki anggaran yang besar dan saya rasa pemerintah mesti memanfaatkannya dengan baik," tutur Gede Suardana yang juga mantan wartawan tersebut.
Sementara itu, dalam diskusi yang diinisiasi oleh Gubernur Bali dua periode, Made Mangku Pastika, terungkap bahwa Provinsi Bali memiliki anggaran Rp25 triliun, serta dana beredar di masyarakat sebesar Rp100 triliun.
"Semestinya dapat membuat rakyat Bali sejahtera," jelas Mangku Pastika.
Ia mengingatkan dengan anggaran begitu besar, maka setiap kebijakan publik untuk pembangunan mesti dikawal agar bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: WNA Asal Suriah dan Ukraina Miliki KTP WNI, Dukcapil Bali Siap Dukung Proses Hukum
"Apakah LSM, pers, dan akademisi itu peka atau tidak. Karena merekalah seharusnya garda terdepan pengawal kebijakan publik," tutup politisi asal Kabupaten Buleleng tersebut.***
Cek berita Seputar Bali lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.