Network
RINGTIMES BALI - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung yang tinggi terhadap pembangunan desa tidak hanya ditunjukkan dengan gelontoran dana yang sangat besar ke desa.
Tetapi sejalan dengan itu secara rutin dilaksanakan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, juga lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, LPM dan karang taruna.
Sarana dan prasarana kantor desa juga sebagian besar telah diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini untuk mendukung perubahan fenomena dari membangun desa menjadi desa membangun, dimana masyarakat desa secara mandiri membangun desanya sendiri.
Baca Juga: Wabup Ipat Pantau Gudang Bulog Penyaringan Tanggapi Kenaikan Harga Beras
“Saya mau PPNSB 100 persen dilakukan di Badung, mulai anggaran perubahan APBD 2023 dan anggaran induk APBD 2024 ini harus disinergikan dengan baik. Sehingga betul-betul bisa mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan desa membangun di Kabupaten Badung. Dan saya sudah polakan insentif desa untuk anggaran program. Untuk itu saya ingin Bapak/Ibu berinovasi, kita harus melihat potensi desa, infrastruktur desa dan SDM. Setelah tata kelola pemerintahan desa ini berjalan baik, nanti kita akan fokus pada pembangunan BumDes, karena BumDes saat ini kurang optimal,” ujar Bupati Giri Prasta saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan bersama Lurah, Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Lingkungan se-Kabupaten Badung, Selasa (12/9) di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.
Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung.
Camat Se-Kabupaten Badung, Lurah dan Perbekel Se-Kabupaten Badung beserta Seluruh Perangkat Desa, Pimpinan beserta segenap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Badung, Kepala Lingkungan Se-Kabupaten Badung.
Lebih lanjut Bupati Giri Prasta meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas dan menjadi desa presisi yang memiliki database terintegrasi dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual desa.
Data desa presisi dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
Baca Juga: Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan
