Network
RINGTIMES BALI – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Strategis Terintegrasi (Perisai) Kabupaten Badung.
FGD Perisai Badung bertujuan untuk memperluas kolaborasi serta partisipasi unsur Pentahelix dalam Pelayanan Emergency Publik.
Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (28/8) turut dihadiri Kalaksa BPBD Badung Wayan Darma, BPBD Prov. Bali yang diwakili Plt Kabid Kedaruratan Wayan Gede Eka Saputra.
Kadis Kominfo IGN Gede Jaya Saputra, Kadis Kesehatan dr. Made Padma Puspita, perwakilan Forkompinda Badung, perwakilan OPD terkait lingkup Pemkab Badung dan Camat se-Kabupaten Badung, IWAPI Badung dan undangan lainnya.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Jembrana tetapkan dua Ranperda menjadi Perda, Bupati Tamba Beri Apresiasi
Sekda Adi Arnawa dalam sambutannya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan FGD karena bagaimanapun juga kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu produk.
Atau rekomendasi kepada Pemerintah, terutama dalam rangka menyikapi layanan-layanan kegawatdaruratan di Badung.
Seperti apa yang disampaikan corbisnis Badung adalah sektor pariwisata, tentu akan memberikan dampak bagaimana harus memberikan layanan.
Layanan yang bersifat kegawatdaruratan, kebencanaan ini penting, hal ini akan memberikan suatu dorongan bagi wisatawan ketika berkunjung ke Badung terkait dengan pelayanan publik sudah tidak ada masalah.
“Mudah-mudahan dengan adanya FGD ini kita akan bisa merubah mindset dan paradigma kita, tidak boleh layanan bersifat konvensional namun kita harus melaju kearah transformasi digital sehingga orang akan lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses terhadap apa yang mereka butuhkan terhadap pelayanan publik yang ada di Badung,” ungkapnya.
Baca Juga: Manistutu Masuk Sepuluh Desa Wisata Terbaik Kemenparekraf
Lebih lanjut disampaikan terkait anggaran dalam upaya menunjang infrastruktur kebencanaan di Badung yang masih tersebar di semua perangkat daerah terkait, tetapi sementara ini kalau dilihat dari Belanja Tidak Terduga (BTT), program BPBDnya ada yang di PUPR.
“Intinya tersebar di OPD terkait memang kalau dilihat prosentasenya mungkin tidak mencapai 10% dari APBD ini adalah bagian dari mandatory, yang paling penting adalah melihat kesiapan sistem yang akan kita bangun, buktinya dengan pelaksanaan FGD tentu akan melahirkan suatu rekomendasi yang kedepannya akan kita dorong programnya. Jangan sampai kita buat program-program tetapi tidak bisa kita laksanakan, oleh karena itu maka saya selaku pimpinan birokrasi dibawah Bapak Giri Prasta berharap dan mendorong semua perangkat daerah harus mulai berfikir bagaimana caranya dengan transformasi teknologi bergerak secara inovatif membangun berbasis teknologi,” terangnya.
Sementara Kalaksa BPBD Wayan Darma melaporkan Focus Group Discussion dilaksanakan dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional yang sedang diikuti di Provinsi Bali, maka pada kesempatan ini mengajak seluruh undangan untuk mengikuti FGD Perlindungan Strategis Terintegrasi Kabupaten Badung Tahun 2023.
Kegiatan FGD dilakukan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Provinsi Bali, yang akan diajukan dalam proyek perubahan yakni mengambil judul “Perisai” Perlindungan Strategis Terintegrasi.
“Tujuannya untuk menyatukan persepsi ketika terjadi bencana yang selama ini belum bisa dilakukan secara bersama-sama sesuai apa yang disebut dengan Pentahelix, kendatipun di beberapa OPD sudah bisa dilakukan secara bersama-sama, karena kami berharap Pentahelix ini betul-betul bisa diwujudkan serta memberi rasa aman kepada warga masyarakat apapun bentuk dan jenis bencana yang terjadi, yang selama ini belum bisa lakukan berkolaborasi secara penuh,” jelasnya.***
