Network
RINGTIMES BALI- Mewakili Bupati Giri Prasta, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster tandatangani kesepakatan bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik bertempat di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7).
Menurut Sekda Adi Arnawa masalah yang saat ini dihadapi Provinsi Bali terutama wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terkait transportasi publik.
Karena itu, Pemprov Bali bersama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menimba pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian kondisi yang ada di Bali.
Turut hadir Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran, Wakil Walikota Denpasar, Direktur Utama PT. MRT Jakarta.
Sekda Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.
Dalam rangka mengurai masalah kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
“Bapak Penjabat Gubernur DKI juga menyerahkan kepada Pemprov Bali, Kabupaten Badung dan Pemkot Denpasar untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik di lapangan,” ucapnya.
“Hal lainnya disebut Bapak Heru terkait dengan harga tiket yang dikenakan ke pengguna. Menurutnya harga tiket mungkin bisa lebih mudah ditentukan di Bali dibanding dengan DKI. Karena sifatnya memberikan pelayanan publik terhadap turis dan warga. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa. Melalui skema subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayar," ungkapnya.
Melalui kesepakatan bersama ini Sekda Adi Arnawa berharap kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan
