Network
RINGTIMES BALI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra menerima kunjungan Menteri ATR/BPN, Marsekal Hadi Tjahjanto di Kabupaten Bangli, Rabu 24 Mei 2023.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembagian sertifikat yang dilaksanakan pada dua (2) lokasi terpisah yaitu di Desa Pengotan Kecamatan Bangli dan di Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli.
Hadir juga saat itu Kepala Kantor BPN Provinsi Bali, Andry Novijandy, Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Agus Muchlis Latif, Komandan Kodim 1626 Bangli, Letkol Arh Sutrisno, Kapolres Bangli, AKBP I Dewa Agung Roy Marantika, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli I Gusti Agung Gede Warmadewa, penerima sertifikat, serta undangan lainnya.
Di Desa Pengotan Kecamatan Bangli, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) blusukan ke rumah- rumah warga untuk menyerahkan sertifikat kepada warga langsung.
Adapun warga yang menerima sertifikat antara lain, I Wayan Jambi atas nama Pura Puseh Tiying Desa, I Wayan Kaba, I Wayan Narnya, I Ketut Bantas, I Wayan Ranga, I Wayan Ranten, I Ketut Kelompok, I Nyoman Sama.
Untuk di Desa Tamanbali, Pembagian sertifikat dipusatkan di Pura Taman Narmada Bali Raja Desa Tamanbali.
Sertifikat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas kepemilikan tanah berupa aset jalan Pemda di Desa Kutuh Kecamatan Kintamani, yang diterima langsung oleh Sekda Bangli.
Selain itu Desa Adat Terunyan, Kintamani yang diterima oleh Jro Puji Pasek, Desa Adat Tamanbali, Bangli diterima oleh I Nengah Sugiana, Pura Tuluk Biyu Batur Selatan, Kintamani diterima oleh Jro Nyarikan Asin, Pura Subak Tingkad Batu Jehem, Tembuku diterima oleh I Made Merta Negara.
Baca Juga: Bupati Sanjaya Apresiasi Kebersamaan Warga Bengkel, Kediri
Pura Prajapati Desa Adat Tamanbali diterima oleh Pande Nengah Sudirma, Pura Penataran Agung Taman Bali diterima oleh I Dewa Gede Putu Sudira, serta sertifikat warga Desa Tamanbali Bangli, atas nama Sang Nyoman Sudara.
Sekda Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bangli serta seluruh rakyat Bangli sangat mengapresiasi kunjungan Menteri ATR/ BPN ke Kabupaten Bangli.
Kami berterima kasih atas kunjungan Menteri ATR/ BPN dan sangat menyambut baik program yang dilaksanakan oleh kementerian ATR/BPN.
Karena melalui program ini kepastian hak-hak rakyat atas tanah bisa terakomodir dan terpenuhi manfaatnya.
"Sehingga masyarakat bisa berusaha untuk mengembangkan perekonomiannya," jelas Giri Putra.
Reformasi yang dilakukan oleh BPN sudah sangat baik sekali, karena sudah mampu memfasilitasi masyarakat atas hak kepemilikan tanah.
"Semoga kedepannya Pemerintah Kabupaten Bangli selalu bisa bersinergi dengan BPN, dan Negara Indonesia semakin kuat dan maju," ucap Sekda Giri Putra.
Sementara, Menteri ATR/ BPN, Marsekal Hadi Tjahjanto dalam kesempatan tersebut mengatakan, kunjungan kerja yang dilaksanakan ini merupakan kunjungan dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kementerian ATR/ BPN di Provinsi Bali.
Salah satunya di Kabupaten Bangli, yang mana di Provinsi Bali saat ini pelaksanaanya sudah selesai hampir 95 persen.
"Sehingga program Pemerintah Pusat untuk menjadikan Bali menjadi Kota lengkap sudah terlaksana," ucapnya.
Dirinya yakin di akhir Tahun 2023 Bali akan menjadi Provinsi lengkap, ini merupakan berkat kerjasama dan sinergitas serta kolaborasi antara BPN dengan Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Promosikan Tabanan Lewat Podcast, Bupati Sanjaya Ajak Anak Muda Agar Bangga Jadi Orang Tabanan
Yang terus saling bahu membahu melaksanakan program ini dan masyarakat pun telah merasakan dampak dari Program PTSL.
"Program yang revolusioner, karena sampai sekarang di seluruh Indonesia sudah terdaftar sebanyak 102,3 juta dari 126 juta bidang yang menjadi target kementerian ATR/BPN," beber Hadi Tjahjanto.
Pihaknya menambahkan dampak secara ekonomi dari program PTSL adalah masyarakat sudah bisa menggunakan sertifikat tersebut sebagai hak tanggungan.
Dan uang yang beredar di masyarakat sampai sekarang ada 5.219 triliun, akibat dari pembagian sertifikat hak atas tanah dan hak ekonomi.
Berikutnya adalah menyelesaikan sertifikat tempat-tempat ibadah, baik itu Pura, Klenteng, Masjid, Gereja, semuanya akan diselesaikan.
"Targetnya di tahun 2024 tempat-tempat ibadah dan tanah- tanah warga semuanya sudah bersertifikat," tegas Hadi Tjahjanto.***
