Network
RINGTIMES BALI- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) minta Pemerintah Daerah (Pemda) agar risiko bencana dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah, sehingga dapat jelas lokasi rawan bencana mana saja yang tidak boleh jadi sasaran investasi.
Menurut Jokowi, dengan masuknya risiko bencana ke dalam rencana pembangunan maka tersedia informasi yang lebih jelas mengenai suatu lokasi yang boleh atau tidak dijadikan sasaran pembangunan. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana di Jakarta.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya,” ucap Jokowi, dikutip dari Antara, Kamis, 2 Maret 2023.
Baca Juga: IKPA Polri 2023 Terus Alami Peningkatan, Pagu Besar Setelah Kemenkeu RI
Masuknya risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, disebut Jokowi akan memudahkan petugas di lapangan untuk menindaklanjuti pembangunan yang melanggar rencana tata ruang daerah, dan menimbulkan peningkatan risiko bencana.
“Pelaksanaan terutama nihil betul-betul di lapangan ada orang mau membangun, ‘eh gak boleh’, ada mau bangun ‘eh ini rawan tanah longsor gak boleh’,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya sudah sering melihat bangunan-bangunan yang berada dekat dengan sungai padahal lokasi tersebut setiap tahunnya pasti ada banjir. Maka dari itu ia meminta agar Pemda melalui Badan perencanaan daerah (Bappeda) dapat turut mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Baca Juga: Kodim 0101 Kota Banda Aceh Berhasil Amankan 4 Kg Sabu di Bandara Internasional Kualanamu
“Jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir di pinggirnya malah ada bangunan-bangunan, berbondong-bondong orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yang sering saya lihat di lapangan,” ujar Jokowi.
“Saya lihat Bappeda itu ada, gunanya Bappeda itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor tidak dikontrol. Kelemahan kita di situ,” tambahnya.
Sementara itu turut hadir dalam Rakornas Penanggulangan bencana yakni para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah dan seluruh unsur pimpinan daerah, turut hadir pula Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Surahyanto dan pejabat lainnya.
Baca Juga: Menag Lantik 3 Rektor PTKIN Ingatkan Cita World Class University
Jokowi juga memberi perintah kepada pemerintah daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menganggarkan dana bersama apabila daerah tersebut rawan bencana.
“Yang paling penting siapkan anggarannya, jangan sampai BPBD berteriak, ‘Pak tidak ada anggarannya.’ Atau ada yang menyampaikan anggarannya kecil sekali padahal jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa, erupsi gunung,” ujarnya.***
Cek berita lainnya dari Ringtimes Bali dengan KLIK DI SINI.
