Network
Masyarakat Pakistan juga harus membayar lebih untuk penerbangan, ruang pernikahan, ponsel, dan kacamata hitam. Dan kenaikan pajak penjualan diumumkan dari 17 menjadi 18 persen.
"Perdana menteri juga akan mengungkap langkah-langkah penghematan (lebih lanjut) dalam beberapa hari ke depan," kata Menteri Keuangan Ishaq Dar kepada majelis nasional saat RUU itu disahkan.
"Kita harus mengambil keputusan sulit," sambungnya.
Pemerintah Pakistan putus asa untuk membuka tahap berikutnya dari fasilitas pinjaman 6,5 miliar dollar dengan IMF tetapi berjuang untuk memenuhi kondisi sulit yang ditetapkan oleh pemodal global.
Baca Juga: Krisis Perawatan Kesehatan Anak, Korea Selatan Umumkan Tindakan Darurat
IMF juga menuntut agar Pemerintah Pakistan meningkatkan basis pajaknya yang sangat rendah, mengakhiri pengecualian untuk sektor ekspor, dan menaikkan harga energi yang sangat rendah yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan kepada penyiar negara Jerman Deutsche Welle. Bahwa mereka yang menghasilkan banyak uang di sektor publik atau swasta perlu berkontribusi pada ekonomi.
"Seharusnya orang kaya tidak mendapat manfaat dari subsidi. Seharusnya orang miskin yang mendapat manfaat dari mereka." ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.
Baca Juga: Maret 2023, Korea Selatan Akan Cabut Syarat Tes PCR pada Kedatangan dari China
Pemerintah Pakistan tidak akan cukup hanya dengan bantuan suntikan uang tunai dari IMF untuk menyelamatkan perekonominnya.
