Network
RINGTIMES BALI – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta hadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2022 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Acara yang bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut diselenggarakan pada Rabu, 28 Desember 2022.
Dilansir dari laman resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung pada 29 Desember 2022 lewat acara tersebut Bupati Giri Prasta tegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada BPK.
Baca Juga: Momen Jokowi dan Ridwan Kamil Bermain Nok-Nok saat Kunjungi Pasar di Subang
Dukungan tersebut diwujudkan dengan kesegeraan Pemerintahan Kabupaten Badung akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.
Bupati Giri Prasta juga mengucapkan terimakasih karena BPK telah membina Pemkab Badung.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali yangs elalu memberikan pembinaan kepada Pemkab Badung dalam menjaga, mengelola, membangun dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah,” ungkap Giri Prasta.
Giri Prasta mengungkapkan bahwa uang daerah merupakan milik masyarakat dan harus dijaga agar adil.
“Karena uang daerah adalah milik masyarakat, dan sudah seahrusnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung secara adil,” ujar Giri Prasta.
Untuk menjadi pengelola dan penjaga keuangan Pemerintah daerah yang amanah, profesional, kompeten dan akuntabel Giri Prasta tegaskan pihaknya bersama OPD Pemkab Badung siap berkomitmen.
Baca Juga: Bali Countdown 2023 Akan Digelar Meriah di Garuda Wisnu Kencana, Hadirkan Penyanyi Papan Atas
Hal ini sesuai dengan tujuan untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang transparan dan berkesinambungan, dalam mewujudkan keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat.
Diketahui acara tersebut dihadiri juga oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti.
Penyerahan LPH dalam acara tersebut ditujukan pada Pemerintahan Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli.
Pada acara tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Joko Agus Setyono menyampaikan bahwa visi misi BPK adalah menjadi Lembaga Pemeriksaan Terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.
Hal itu dikatakan Agus sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pada pasal 17 diamanatkan kepada BPK untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Kepala Daerah dan DPRD.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Bendungan Sadawarna di Sumedang Jawa Barat
Agus menyampaikan rekomendasi dan BPK catatan terkait LHP di setiap daerah, dan meminta pemerintah daerah menindaklanjutinya.
Apersepsi juga disampaikan Agus untuk pemerintah di Provinsi Bali karena wilayah Provinsi Bali mendapat angka perbaikan LHP di atas 90 persen, dimana angka tersebut paling tinggi di Indonesia.***
