Network
RINGTIMES BALI – Pemprov Bali akan siapkan kebijakan strategis guna menampung tenaga kontrak di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang tidak mendapatkan formasi dalam lowongan PPPK 2022.
Kepala BKPSDM Provinsi Bali Ketut Lihadnyana menyampaikan lowongan PPPK yang akan dibuka hanya untuk afirmasi, meliputi tenaga kependidikan, kesehatan, dan beberapa formasi lainnya.
Saat ini, jumlah tenaga kontrak termasuk guru kontrak di lingkungan Pemprov Bali ada 9.000 orang. Namun, Kemenpan RB akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.
Baca Juga: Cok Ace Sambut Mantra yang Akan Adakan Pertemuan Raja-raja Dunia dan Nusantara di Bali
“Tenaga kontrak diluar itu tentunya harus dicarikan kebijakan strategis. Pemerintah tidak boleh merugikan rakyat. Nanti bisa ada pengangguran, sehingga harus dicarikan kebijakan strategis,” ucapnya pada Selasa, 5 Juli 2022 dikutip dari Antara.
Untuk kebijakan tersebut, dirinya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kemenpan RB.
Kebijakan tersebut, ia jelaskan, tentunya tidak melanggar aturan, namun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis saat ini belum ada sebab baru melakukan rapat pertama dengan Kemenpan RB.
Baca Juga: Jadwal Pesta Kesenian Bali 7 Juli 2022, Ada Pagelaran Topeng Prembon hingga Drama Tari Calonarang
Kepala daerah nantinya akan diundang kembali oleh Kemenpan RB untuk menyikapi persoalan tenaga kontrak tersebut.
Lihadnyana lebih lanjut mengatakan terkait persoalan SDM tersebut, pihaknya harus menyusun kebutuhan dengan baik lebih dulu agar tidak ada kekeliruan.
