Di sisi lain Coca-Cola menolak berkomentar dan perusahaan lain yang disebutkan juga tidak segera menanggapi pertanyaan Reuters.
Anggota parlemen AS berusaha untuk meloloskan undang-undang yang akan melarang impor barang yang dibuat di Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa.
Baca Juga: Menlu AS Ragukan Laporan Kebocoran Covid-19 dari Laboratorium China
Kelompok hak asasi, peneliti, mantan penduduk dan beberapa anggota parlemen barat mengatakan pihak berwenang Xinjiang telah memfasilitasi kerja paksa dengan secara sewenang-wenang.
Selain itu juga menahan sekitar satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp sejak 2016.
Pemerintah Amerika Serikat dan parlemen di negara-negara, termasuk Inggris dan Kanada, telah menggambarkan kebijakan China terhadap Uighur sebagai genosida.
China membantah melakukan pelanggaran, dengan mengatakan kamp-kamp itu untuk pelatihan kerja dan untuk melawan terorisme.***