Network
RINGTIMES BALI - Senator Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengecam Amazon, Apple dan Nike atas dugaan melakukan kerja paksa pada suku Uighur di provinsi Xinjiang, China.
Mereka disebut menutup mata soal kekerasan di China, dengan alasan mereka membuat konsumen asal AS tidak terlibat dalam aksi represif Beijing.
Dilansir dari CNA, Marco Rubio mengatakan banyak perusahaan AS belum menyadari fakta bahwa mereka mendapat keuntungan dari pelanggaran pemerintah China.
Baca Juga: Joe Biden Izinkan Aplikasi Asing Masuk AS asal Melalui Pemeriksaan Keamanan
Hal itu disampaikan saat ia berbicara pada sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat tentang tindakan keras China terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang barat, Kmais 10 Juni 2021.
"Sudah terlalu lama perusahaan seperti Nike dan Apple dan Amazon dan Coca-Cola menggunakan kerja paksa. Mereka mendapat manfaat dari kerja paksa atau sumber dari pemasok yang diduga menggunakan kerja paksa," kata Rubio.
"Perusahaan-perusahaan ini membuat kita semua terlibat dalam kejahatan ini," lanjutnya.
Baca Juga: Joe Biden Cabut Larangan TikTok dan WeChat Hadir di AS
Sementara itu, senator Ed Markey mengatakan sejumlah perusahaan teknologi AS telah mengambil keuntungan dari industri pengawasan otoriter dari pemerintah China.
"Setiap kali kami menerima bukti kerja paksa, kami mengambil tindakan dan menangguhkan hak istimewa untuk menjual," kata juru bicara Amazon.
Di sisi lain Coca-Cola menolak berkomentar dan perusahaan lain yang disebutkan juga tidak segera menanggapi pertanyaan Reuters.
Anggota parlemen AS berusaha untuk meloloskan undang-undang yang akan melarang impor barang yang dibuat di Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa.
Baca Juga: Menlu AS Ragukan Laporan Kebocoran Covid-19 dari Laboratorium China
Kelompok hak asasi, peneliti, mantan penduduk dan beberapa anggota parlemen barat mengatakan pihak berwenang Xinjiang telah memfasilitasi kerja paksa dengan secara sewenang-wenang.
Selain itu juga menahan sekitar satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp sejak 2016.
Pemerintah Amerika Serikat dan parlemen di negara-negara, termasuk Inggris dan Kanada, telah menggambarkan kebijakan China terhadap Uighur sebagai genosida.
China membantah melakukan pelanggaran, dengan mengatakan kamp-kamp itu untuk pelatihan kerja dan untuk melawan terorisme.***
