RINGTIMES BALI - Penerapan transisi energi sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya menekan serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89 persen, atau sesuai yang termuat dalam dokumen Enhanced NDC.
Direktur Eksekutif Yayasan Pikul Indonesia Torry Kuswardono mengatakan bahwa dalam prosesnya selain dengan memperhatikan transisi energi yang berkeadilan, langkah mitigasi lain yang tak kalah penting yakni dengan menjamin adanya integrasi ekosistem, sosial, dan lingkungan.
Torry menjelaskan bahwa transisi energi sebaiknya tidak hanya berpatokan pada target penurunan emisi semata, melainkan harus juga mempertimbangkan keseluruhan siklus dari sektor energi.
Baca Juga: Cegah Kanker Serviks dengan Vaksin HPV Sejak Dini
"Selain itu, perlu dilakukan penilaian untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu daerah yang mengalami transisi energi dari berbagai macam faktor, serta bagaimana dampaknya," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa, 4 April 2023.
Menurut Torry, akan ada masalah baru yang ditimbulkan jika mitigasi energi yang dilakukan ini tidak diikuti dengan pertimbangan kemampuan adaptasi lingkungan kedepannya.
Lebih lanjut dijelaskan Torry bahwa, misalnya jika muncul kebijakan kendaraan listrik yang memerlukan asesmen mengenai dampak dari pertambangan nikel bagi masyarakat sekitar, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.
Torry menyebutkan bahwa transisi energi masih belum jelas letak keadilannya sampai dengan saat ini, hal ini yang menjadi alasan mengapa prinsip keadilan perlu dilakukan pengkajian ulang.
Mengenai permasalah keadilan transisi energi ini juga sempat disinggung oleh pihak lainnya.
Direktur Program Trend Asia menyebutkan bahwa alasan pihaknya terus menekankan harus ada prinsip, nilai, serta langkah strategis dari transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Ini karena prinsip keadilan sendiri merupakan hal mendasar dan yang paling fundamental dalam proses transisi energi itu sendiri.
Baca Juga: Golkar Sambut Gembira Disahkannya RUU Provinsi Bali Jadi Undang-Undang
Ada lima langkah strategis yang disebutkan, pertama yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Lalu kedua, yakni pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Langkah ketiga yakni melalui keadilan ekologis, yang keempat yakni keadilan ekonomis, dan terakhir yang kelima transformatif teknologi yang mampu mendorong transformasi pembangunan ekonomi.
Kelima langkah strategis yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat terwujud melalui percepatan pensiun dini PLTU serta dengan mengakhiri pertambangan batu bara.
Selain itu, meninggalkan solusi palsu yang berkaitan dengan transisi energi, adanya reformasi PLN, reformasi kebijakan energi serta adanya rancangan dan implementasi transisi energi.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Bank Indonesia Bali Siapkan Rp4,9 Triliun untuk Penukaran Uang
Disebutkan juga terkait Indonesia yang punya target 23 persen untuk bantuan energi terbarukan pada tahun 2025 mendatang.***