RINGTIMES BALI - TikTok diblokir di berbagai perangkat internal pemerintah di Belgia, Amerika, Canada, India, Pakistan, dan Afghanistan.
Terbaru, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan pada Jumat, 11 Maret 2023 bahwa TikTok akan dilarang dari ponsel dan perangkat pemerintah.
Kekhawatiran pada masalah keamanan merupakan urgensi saat ini. Langkah ini mengikuti langkah serupa di AS, Uni Eropa, dan Kanada.
Tiktok dilarang mulai minggu depan oleh pemerintah Belgia dan dievaluasi kembali setelah enam bulan, kata De Croo dalam sebuah pernyataan resmi.
Baca Juga: Jelang Pelaksanaan Piala Dunia U-20, Erick Thohir Tinjau Stadion Kapten I Wayan Dipta
Pegawai pemerintah akan diizinkan untuk menggunakan aplikasi ini pada perangkat pribadi mereka, tetapi tidak pada perangkat apa pun yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah federal.
Dikutip dari laporan dari Dinas Keamanan Negara Belgia dan Pusat Keamanan Siber, De Croo mengklaim bahwa TikTok mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar.
Memanipulasi informasi yang diekspos oleh pengguna dan diduga bekerja sama dengan agen mata-mata Cina.
"Kita tidak boleh naif," kata De Croo.
"TikTok adalah perusahaan Cina yang saat ini diwajibkan untuk bekerja sama dengan badan intelijen Cina," ucapnya melanjutkan.
TikTok menghadapi blokir di 6 negara, Amerika Serikat, India, Kanada, Taiwan, Pakistan, dan Afghanistan. Di level pemerintahan dominan, menyusul di level publik lainnya.
TikTok dianggap memiliki fungsi lain, menyadari info penting negara terkait.
Dengan mengizinkan berbagai file pada permintaan TikTok, maka secara tidak langsung mengizinkan aplikasi itu mengakses penuh terhadap ponsel.
Baca Juga: Jelang Pelaksanaan Piala Dunia U-20, Erick Thohir Tinjau Stadion Kapten I Wayan Dipta
Mengingat TikTok ini adalah kreasi dari Perusahaan Tiongkok yakni Bytedance, banyak informasi yang mengkhawatirkan posisi data penting di banyak negara.
FBI dan analis risiko pemerintahan di Amerika sudah bergerak untuk memblokir sepenuhnya akses TikTok, terkhusus di lembaga pemerintahan pusat dan daerah.
Tidak menutup kemungkinan akses penutupan TikTok akan diberlakukan kepada masyarakat publik.
Kanada pun mengikuti langkah Amerika dengan mencegah lembaga pemerintahan mengakses Tiktok.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Kunjungi Bali, Pantau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu
Kekhawatiran kebocoran data penting pemerintah itu lalu diikuti Taiwan.
Taiwan pun mendapat kabar dari Amerika Serikat mengenai kekhawatiran kebocoran data internal pemerintahan. Sejak 2021, di level pemerintahan sudah dibatasi akses dan menyebar ke daerah lain.
Selanjutnya, India mencabut akses TikTok 100 persen sejak 2021-2022. Langkah ini sebagai bagian dari respons serangan tiba-tiba tentara Tiongkok di perbatasan Cina - India.
Serangan itu mengakibatkan 21 tentara meninggal dan belasan lainnya terluka. Pemerintah, masyarakat, susah mengakses TikTok.
Baca Juga: Soal Petisi Ayam Berkokok, I Wayan Koster: Kalau Tidak Suka, Jangan Datang ke Bali
Pakistan membatasi akses TikTok sejak 2020. Hal ini lantaran adanya temuan konten tidak bermoral. Pemerintahan hingga publik umum tidak bisa mengaksesnya secara penuh.
Afghanistan ikut menutup akses TikTok sejak 2021-2022, bersama PUBG, dikarenakan kerawanan konten moral dan risiko respons publik kedepannya.
Negara lain masih mengizinkan akses TikTok. Dampak dari unggahan konten di TikTok, setiap hari ada info terbaru.
Bila dilihat di sisi publik, kembali ke individu masing-masing, unggahan positif akan berdampak cerah dan bermanfaat bagi sekitar.
Unggahan negatif akan berdampak merugikan bagi masyarakat pada umumnya. Tentu bisa menimbulkan gesekan dari kelompok sebelah ke kelompok lainnya.
Baca Juga: Update Terbaru Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Beserta Informasi Masa Sanggah P3K di sscasn.bkn.go.id
Salah informasi, info bohong, dan ajakan fitnah yang cepat beredar bisa mengubah ketentraman masyarakat.
Di sisi pemerintahan, kemudahan TikTok yaitu berbagai informasi akan mempermudah kebijakan tersalurkan ke masyarakat.
Mengarahkan masyarakat dengan kebijakan terbaru bisa terwujud dengan TikTok. Unggahan positif ini terkonsep dengan tata cara negara.
Sementara untuk dampak negatif, akses file yang diminta TikTok ketika pertama instalasi dilaksanakan, menimbulkan pemahaman bahwa berbagi file antara dua pihak bisa terjadi.
Bila info file yang dibagikan, diunggah, merupakan data rahasia, bukan tidak mungkin kekhawatiran menyebar luas data tersebut tinggi.
Keamanan data internet masih menjadi isu terkini di berbagai negara. Antisipasi tercepat adalah memblokir aplikasi yang dianggap bahaya.***