RINGTIMES BALI - Buntut kasus viral dan mengejutkan dengan kabar dua remaja Makassar melakukan pembunuhan pada seorang anak kecil sebab ingin menjual organ tubuhnya, situs web atau website jual beli organ tubuh tersebut akhirnya diblokir pihak berwenang.
Pihak berwenang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menindaklanjuti hal tersebut sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong kepada Antara, Jumat malam kemarin.
Baca Juga: Ridwan Kamil Resmikan Alun-alun Singaparna, Kebanggaan Baru Kota Tasikmalaya
"Betul kemarin malam kita blokir" kata Usman dikutip Minggu 15 Januari 2023.
Website diblokir dengan dasar UU nomor I9 tahun 2016 pasal 40 (2a) dan (2b) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memastikan ketiganya tidak lagi bisa diakses oleh masyarakat.
Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Kesehatan pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) yang membahas mengenai pelanggaran terkait penjualan organ tubuh manusia.
Rinciannya, tiga website diblokir pada Kamis 12 Januari, dan empat website lainnya diputus aksesnya Jumat kemarin.
Baca Juga: PSR Tahun 2022 Capai 1.117.491 Unit, Kementerian PUPR Terus Berkomitmen Lanjutkan Programnya
Ke depannya, kata Usman, Kemenkominfo akan mengintensifkan penutupan dan blokir ke situs-situs website dengan konten negatif termasuk terkait dengan jual beli organ tubuh. Sebab hal ini jelas melanggar regulasi, katanya.
"Betul, jadi kita intensifkan patroli siber karena jual beli organ tubuh melanggar UU Kesehatan yang mengatakan jual beli organ tubuh dengan alasan apa pun dilarang" tegas kata Usman.
Kemudian, Kemenkominfo juga memutus seluruh akses lima grup di media sosial yang mengandung konten jual beli organ tubuh manusia.
Baca Juga: KEK Sanur Direncanakan Rampung Akhir 2023, Jadi Kawasan Medical Tourism di Bali
Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel A Pangerapan.
Tegasnya, ia menyebut bahwa berdasarkan analisis timnya, seluruh situs web yang sudah diblokir berasal dari luar negeri.
Semuel pun mengajak masyarakat agar melapor kepada Kemenkominfo jika menemukan situs sejenis sehingga bisa ditangani sesuai undang-undang yang berlaku.
"Peran masyarakat penting untuk membantu penyidikan. Dan kami mengharapkan masyarakat dapat melaporkan lewat aduankonten.id" tutup kata Semuel.***