RINGTIMES BALI - Pemilu serentak pada 2024 akan tetap dilaksanakan. Hal itu telah dipastikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Jokowi memberikam penegasan pelaksanaan Pemilu 2024 melalui akun Twitter pribadinya @jokowi.
"Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022," katanya.
Baca Juga: Takjil di Bali Diuji, BPOM: Makanan dengan Warna Mencolok Boleh Kita Waspadai
Jokowi juga menyebut soal alokasi anggaran untuk Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 nanti.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di PikiranRakyat.com dengan judul Pemilu dan Pilkada 2024 Diperkirakan Habis Rp110,4 Triliun, Jokowi Jelaskan Alokasi Anggarannya
Jokowi mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk pesta demokrasi rakyat Indonesia itu sebesar Rp110,4 triliun.
"Laporan yang saya terima menyebutkan, anggaran Pemilu dan Pilkada tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun. Anggaran untuk KPU sebesar Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun," katanya.
Baca Juga: Demonstran Cekcok dengan Pecalang Soal Kendaraan Aksi di Bali
Menurut Jokowi, anggaran tersebut berasal dari APBN dan juga APBD.
Ia juga meminta agar kebutuhan anggaran untuk Pemilu disiapkan secara bertahap.
"Saya telah meminta jajaran terkait untuk menghitung lagi lebih detail, baik yang dari APBN maupun APBD, agar dipersiapkan secara bertahap," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilu dipastikan tidak ditunda.
Alasannya, seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu sudah ditetapkan.
"Pada 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Bahkan tahapan untuk Pemilu 2024 itu telah dimulai pada pertengahan tahun 2022 ini," ujarnya.
Baca Juga: Demo Mahasiswa BEM SI Pindah ke DPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Cegah Kemacetan
Jokowi juga menampik isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan perpanjangan jabatan Presiden, dan soal tiga Periode.
Lebih lanjut Jokowi juga berpesan menjelang perhelatan demokrasi politik jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.*** (Pikiran rakyat.com/Zaini Abdul Hakim Aviyanto)