Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Tagar #CikeasBandarDemo viral di Twitter pada Kamis, 8 Oktober 2020. Hal ini terkait tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang demo menolak UU Cipta Kerja.
Menyikapi tudingan itu, beberapa kader demokrat ikut berkomentar membela SBY yang disebut-sebut sebagai dalang sekaligus sponsor dari aksi demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyatakan, kabar Demokrat atau Cikeas (keluarga SBY, red) membiayai demo UU Cipta Kerja adalah fitnah, hoaks, dan tidak berdasar.
Baca Juga: 7 BLT Bansos Ini Cair di Oktober 2020, Salah Satunya Bantuan UMKM, Insentif Hingga Rp2,4 Juta
Menurut Ossy Dermawan, isu tersebut jelas mendiskreditkan Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks, serta tidak berdasar," ucap Ossy dalam keterangan, Jumat 9 Oktober 2020.
Dilansir dari Warta Ekonomi pada artikel "SBY Dituding Dalangi Aksi Demo, Demokrat Ancam Lakukan Ini," dengan sindikasi konten Sindonews, Partai Demokrat menyesalkan fitnah dan hoaks yang dilancarkan oleh akun-akun media sosial yang menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi demonstrasi menolak Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Mau Bansos PKH Rp28,71 Triliun untuk 10 Juta KPM, Ini Syarat dan Cara Daftarnya Lengkap
Soal sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law, Ossy menegaskan itu merupakan hal biasa dalam dunia demokrasi.
"Perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance," kata Ossy Dermawan, Jumat 9 Oktober 2020.
Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.
Baca Juga: Fakta Daftar Kartu Prakerja Gelombang 11 di Situs Prakerja.vip Dapat Rp 600 Ribu per Bulan
Sementara itu kader partai Demokrat lain pun ikut gerah dengan tudingan-tudingan yang menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Menurut politikus Partai Demokrat, Andi Arief, jika SBY terus dituding di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.
"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina.
Estrada pernah tumbang lho," cuit Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Sabtu 10 Oktober 2020.
Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilalukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah Tumbang lho.— andi arief (@AndiArief__) October 10, 2020
Baca Juga: Beredar Website Palsu, Catat Ini Alamat Resmi Situs Kartu Prakerja
Sementara itu, terkait aksi demo besar menolak UU Cipta Kerja, Demokrat justru sudah mengeluarkan instruksi khusus yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru memberikan arahan agar tidak ada pengerahan massa kepada para kader dan tetap bersikap tenang, tidak provokotif atas persoalan ini.
Atas hal itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada seluruh kader untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.
Baca Juga: Terkini, Bansos PKH Rp28,71 Triliun untuk 10 Juta Keluarga, Ini yang Harus Kamu ketahui
"Untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan surat kepada para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan ketua umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa," tutur Ossy.
Ossy mengakui ada arahan AHY agar para anggota DPRD bisa menerima para pendemo di kantor DPRD masing-masing.
Kata dia, maksud cara ini agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik.
Baca Juga: Facebook Beri Bantuan Rp31 Juta Khusus untuk Wilayah Ini Kuota 400 UKM, Cek Cara Daftarnya Lengkap
Dengan demikian, para pendemo tidak melakukan tindakan anarki karena suaranya bisa tersalurkan.
"Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara," tegasnya.
Ossy menekankan, jika memang masih ada pihak yang melancarkan tudingan yang tak berdasar maka Demokrat akan mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum.
Baca Juga: Segera Rilis! OPPO Luncurkan Generasi Baru Reno 4F, Pantau Disini Harga dan Spesifikasinya
Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat maka kami akan menempuh jalur hukum," kata Ossy dalam keterangannya, Jumat, 9 Oktober 2020.
Kemudian, Ossy menambahkan, di parlemen, Fraksi Demokrat juga sudah mengirim surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani perihal permohonan permintaan dokumen RUU Cipta Kerja.
Ossy mengatakan pascadisahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat secara resmi belum mendapatkan dokumen yang telah disahkan itu. Padahal lazimnya, jika RUU akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya.(Ari Nursanti/pikiranrakyat.com) ***
