Network
RINGTIMES BALI - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan memberlakukannya PSBB total menuai kritik dari sejumlah kalangan. Anies Baswedan diminta dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI sementara Wagub DKI Riza Patria membantah belum memberlakukan PSBB Total lantaran masih berkoordinasi dengan pusat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai Anies Baswedan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Menurut Arief Poyuono, Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta karena telah menginstruksikan PSBB Total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: PSBB Total Berlaku di Jakarta, Cek Aturannya Disini
"Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tutur Arief Poyuono, dikutip dari PikiranRakyat-Depok.com dari RRI.
Selain itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: PSBB di Surabaya Tak Kembali Diterapkan Meskipun Angka Kasus Tinggi
Arief Poyuono juga mengimbau agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto segera menghadap presiden untuk menonaktifkan orang nomor satu DKI Jakarta itu.
Sementara itu, dikutip dari Warta Ekonomi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebut aturan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) belum diputuskan akan diterapkan atau tidak saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tentu pemerintah pusat punya harapan, pandangan, pemikiran-pemikiran mungkin punya solusi lain, kita harus mendengar dan menghormati apa yang menjadi harapan keinginan pemerintah pusat," ujar Ariza (sapaan akrab Ahmad Riza Patria) di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Ada Tiga Situasi, Jabar Resmi Perpanjang PSBB hingga 26 Juni 2020
Menurutnya, dalam penentuan aturan pembatasan masyarakat keluar masuk Ibu Kota bakal ada campur tangan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut sejauh ini pihaknya baru memutuskan beberapa kebijakan yang lebih luas cakupannya, namun bagi pembatasan gerak warga dari dalam dan ke luar Jakarta masih perlu pembahasan lebih lanjut.
"Nanti akan kita umumkan itu. Kita belum sampai ke situ. Bertahap, pelan-pelan, kita ini selesaikan dulu soal makronya, hal-hal yang prinsip dulu substansi kita putuskan bersama," ujarnya.
Baca Juga: Hari Ini, PSBB di Jawa Barat Diputuskan Kembali Diperpanjang
Sejauh ini, ia menyebut sudah melakukan koordinasi dengan kepala daerah sekitar Jakarta dan pemerintah pusat. Setelahnya ia akan mengadakan diskusi internal sebelum mengambil keputusan.
"Akan ada rapat internal menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat," ucapnya.
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait diberlakukannya PSBB Total yang mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020.
Baca Juga: Kota Tua Ditutup, Kali Besar Dipadati Warga Tak Taat PSBB Sampai Tak Kenakan Masker Saat Pandemi
Rencana besar tersebut dilatarbelakangi laporan angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir dengan rincian 48.393 pasien terkonfirmasi positif, 36.383 dinyatakan sembuh, 1.317 lainnya meninggal dunia.***
