Network
Sebagai contoh diakui perwakilan Desa Banyuseri, I Putu Karyawan yang menjelaskan, di desa yang dipimpinnya ada lima KK penerima bansos ganda. Lima orang itu menerima dua bantuan.
Baca Juga: Jaehyun NCT Akan Membuat Debut Akting di Seri Baru Global Playlist, Dear.M
Secara aturan, itu tidak boleh. Setelah dimediasi, akhirnya empat orang mau menandatangani pernyataan akan mengembalikan. Sedangkan satu orang tidak mau.
Penyebabnya, ada anggota parpol yang menitipkan nama di daftar penerima padahal tidak ada di hasil verifikasi desa.
Soal data ini, Dinas Sosial Provinsi Bali mengatakan, sejatinya sudah ada kebijakan pemerintah pusat agar diperbarui secara periodik. Dalam setahun, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial bisa diperbarui sampai empat kali.
Baca Juga: Wow! Iphone 12 Akan Segera di Rilis dalam Dua Tahap
Masalahnya, lanjut dia, ujung tombak pembaruan data itu ada di tingkat desa. Dan Dinsos Bali tidak memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan pembaruan.
"Bahkan ada di satu kabupaten yang masih menggunakan data tahun 2015," jelas Parmiyasa.
Ia pun mengajak agar data ini diubah. Ini harus dimulai dari desa.
Baca Juga: Selasa Malam, 60 Lapak Pasar Penarungan Mengwi Ludes Terbakar
