Network
RINGTIMES BALI – Rakyat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penggugat Harga Bahan Bakar minyak (BBM), pada Rabu (10/6/2020) mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan harga BBM dan disesuaikan dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni sesuai dengan harga dunia.
Dilansir dari hajinews.id, koalisi juga menuntut kepada pemerintah untuk mengganti kerugian yang diderita rakyat untuk kelebihan bayar BBM bulan April dan Mei 2020.
Penggantian kerugian harus dilakukan secara legal dan transparan.
Baca Juga: FAKTA atau HOAX: Maruf Amin Dikabarkan Sebut Pemimpin Tak Berdosa Jika Biarkan Rakyat Kelaparan?
Menurut koalisi, ultimatum (somasi) disampaikan karena harga minyak dunia sudah turun sejak beberapa bulan lalu. Namun faktanya harga BBM tetap saja tinggi, sehingga rakyat dirugikan.
Terlebih, saat wabah corona tiba, banyak rakyat berkurang penghasilannya, bahkan banyak juga yang terkena PHK.
Jika sampai pada tanggal 16 Juni tidak ada tanggapan, maka koalisi akan membawa kasus ini ke pengadilan.
Baca Juga: FAKTA atau HOAX: Menelan Sperma Bisa Sembuhkan Pasien Covid-19?
Koalisi menuntut pengadilan untuk memutuskan bahwa Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Menurut hitungan Koalisi, yang dipimpin Marwan Batubara, sejak harga minyak dunia turun, maka rakyat justru yang mensubsidi pemerintah setidaknya mencapai Rp18 Triliun jika dihitung 3 bulan terakhir sejak adanya penurunan harga minyak dunia.
