RINGTIMES BALI - Terkait pemanggilan Duta Besar (dubes) Prancis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mendukung sikap kemenlu, bahkan menurutnya pelaku penghina simbol Islam itu harus diproses hukum.
Menurut Menag pemanggilan tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam.
Pernyataan Emmanuel Macron menurutnya, melukai perasaan umat muslim karena mengaitkan agama Islam dengan tindakan terorisme.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia di Bulan Maulid Nabi 2020? Simak di Sini
“Setiap umat beragama harus menghormati simbol-simbol agama yang dianggap suci oleh pemeluk agama lain, termasuk terkait pemahaman visualisasi Nabi Muhammad,” kata Menag Fachrul sebagaimana dikutip RINGTIMES BALI dari laman RRI.co.id, Kamis 29 Oktober 2020.
“Kebebasan berpendapat atau berekspresi tidak boleh dilakukan melampaui batas atau kebablasan sehingga mencederai kehormatan, kesucian, dan kesakralan nilai dan simbol agama apapun,” lanjutnya.
Menurut Menag, menghina simbol agama adalah tindakan kriminal.
Baca Juga: Emmanuel Macron Hina Nabi Muhammad, Erdogan dan Negara Arab Serukan Boikot Produk Prancis
"Pelakunya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan ditindak sesuai ketentuan hukum," imbuhnya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan melakukan pembunuhan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Pihaknya juga mengimbau agar umat Islam di Indonesia tidak terpancing melakukan tindakan anarkis. Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri.
Baca Juga: Masih Ingin Kuasai Lebanon? Bantuan 4,3 Triliun 'Digelontor' Presiden Prancis Emmanuel Macron
“Keagungan Islam tidak bisa ditegakkan dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Menag.
“Tunjukkan sikap tegas dengan tetap menjunjung tinggi watak umat beragama yang menolak tindak kekerasan, tandasnya.***