Network
RINGTIMES BALI – Hasil kesepakatan antara Kepala Militer Myanmar Junta dan para pemimpin negara Asia Tenggara untuk mengakhiri kekerasan pasca kudeta dikritik keras oleh aktivis pro demokrasi Myanmar.
Ketua ASEAN Brunei mengatakan bila kesepakatan yang dicapai pada pertemuan di Jakarta tersebut menghasilkan lima poin.
Pada kesepakatan tersebut untuk mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan dan kunjungan utusan ke Myanmar.
Namun, dalam kesepakatan lima poin tersebut tidak menyebutkan tentang tahanan politik, meskipun pernyataan ketua mengatakan pertemuan itu "mendengar seruan" untuk pembebasan mereka.
Baca Juga: Sekte Budha Korea Selatan Minta Kedubes Myanmar Izinkan 3 Biksu Masuk Wilayahnya
Lebih lanjut, para pemimpin ASEAN meminta komitmen dari Min Aung Hlaing untuk melarang militernya untuk melakukan kekerasan kepada warga Myanmar.
Dikutip Ringtimesbali.com dari situs The Rueters, mengatakan menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) dari pasca krisis setelah kudeta dan pembebasan Aung San Suu Kyi, korban yang telah berjatuhan sebanyak 748 orang.
Selain itu, AAPP juga mengatakan bila terdapat lebih dari 3.300 orang yang telah ditahan oleh pemerintahan Junta.
"Kami menyadari bahwa apapun hasil dari pertemuan ASEAN, itu tidak akan mencerminkan apa yang diinginkan masyarakat," kata Wai Aung, seorang penyelenggara protes di Yangon.
Baca Juga: Dukung Anti Kudeta, Pesepakbola Myanmar Dihukum Pemerintah Militer
