Network
RINGTIMES BALI – Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim selaku perdana Menteri baru Malaysia mengaku kesusahan untuk menyusun kabinet baru di pemerintahahnya saat ini.
Formasi yang kurang pas pada birokrasi Kementerian menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi pada kabinet Malaysia.
Sebagai seorang PM, Anwar Ibrahim harus mempertimbangkan pandangan semua pihak. Pasalnya pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinanya melibatkan berbagai pihak.
Baca Juga: Iran Berduka, 300 Orang Tewas dalam Protes Kematian Mahsa Amini
“Berbeda dengan sebelumnya, pemerintahan bersama ini melibatkan berbagai pihak, sebelum mengambil keputusan dan tindakan, saya harus mendengarkan dari berbagai sudut pandang,” ungkap Anwar Ibrahim.
Dilansir dari laman thediplomat pada 30 November 2022, nyatanya, berbagai pihak yang mendukung Anwar Ibrahim. Salah satunya adalah Barisan Nasional (BN) yang identik dengan nasionalisnya.
Tak hanya itu, selain Barisan Nasional koalisi Anwar Ibrahim salah satunya adalah Pakatan Harapan (HP) yang identik dengan toleransi dan keberagaman.
Baca Juga: Semut Api Jadi Spesies Berbahaya yang Harus Diperhatikan Jepang
Disisi lain, Anwar Ibrahim harus merealisasikan janji kampanyenya yaitu membentuk kabinet yang ramping.
"Persoalannya sekarang adalah kabinet akan dipangkas,”tambahnya.
Anwar Ibrahim berniat memangkas kabinet karena menurutnya formasi pemerintahan di periode sebelumya terlalu besar.
Baca Juga: Satu bulan pasca Tragedi Itaewon, Partai Oposisi desak Pemerintah Korea Selatan
“Sebelumnya anda bisa memasukan 50, 60 hingga 70 anggota kedalam kabinet. Jika ini tidak cukup, ada penunjukan utusan dan penasihat khusus. Saya tidak mau melakukan hal itu,” ungkap Anwar Ibrahim.
Tak hanya itu, Anwar Ibrahim juga merespon terkait seruan untuk tidak memasukan ketua Barisan Nasiona (BN) Ahmaad Zahid Hamidi karena kasusu yang pernah menyeretnya.
Seruan yang diserukan terjadi pasca Ahmad Zahid Hamid direkomendasikan untuk masuk kedalam kabinet Anwar Ibrahim oleh Sekretaris Jendral UMN, Ahmad Maslan.
Baca Juga: Pasca Dibebaskan dari Myanmar, Jurnalis Jepang Akhirnya Buka Suara
Pasalanya Ahmad Zahid Hamidi sedang terjerat kasus korupsi sistem visa asing terintegrasi (VLN) melalui 40 tuduhan.
Pergerakan pemerintahan Anwar Ibrahim diperhatikan oleh Malaysia dalam pebentukan kabinet. Karena PH sebenarnya tak meraih kemenangan mutlak dalam pemilu lalu.
Pasca gerilya politik panjang, BN sepakat bergabung dengan PH, Masyarakat Malaysia pun menunggu komposisi kabinet yang dapat diterima semua pihak, tetapi tetap sesuai dengan janji.
Baca Juga: Krisis SDM, Jerman Mudahkan Syarat Masuk Bagi Warga Asing
Beragamnya koalisi yang mendukung Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri, akan tetapi terdapat keraguan apakan mereka benar-benar mendukungya.
Meresepon hal itu, Anwar Ibrahim menepis tanggapan itu dengan memberikan perintah kepada PH untuk mengajukan mosi tidak percaya di hari pertama parlemen bekerja pada 19 Desember yang akan datang.
Akan tetapi karena PH mayoritas menguasai parlemen, sebaiknya mosi tidak percaya tak perlu dilakukan.
Baca Juga: Kapal AS terobos wilayah LCS, Militer China: Picu Resiko Keamanan
Akan tetapi PM Anwar Ibrahim menolak dan menegaskan untuk penting dilakukan.
“Kami berpandanga bahwa ini bukan hanya persoalan pemenuhan konstitusi, tapi menuntut saya persepsi politik tekait legistimasi juga penting. Maka kami akan maju dengan mosi tidak percaya,” ujarnya.***
