Network
RINGTIMES BALI - Lima orang yang diduga korban penipuan asal Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT), mengaku diintimidasi oleh pihak Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Darma, Bali.
Intimidasi itu terkait pengaduan para korban di Polresta Denpasar, Selasa (18/8/2020) lalu.
Mereka adalah Magdalena M J Letor, Servasius Yubileum Bily, Emanuel Kedang, Hermanus Wika Hera, dan Laurensius Diaz.
LPK Darma diduga melakukan penipuan dengan modus magang ke Jepang dan Taiwan. Namun, hingga saat ini para korban tak kunjung diberangkatkan.
Baca Juga: KPU Kota Denpasar Ajak Anak Muda Sukseskan Pilkada
Sejak direkrut tahun 2018 sampai sekarang, para korban tertahan di Bali tanpa kejelasan. Sementara mereka sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang relatif besar.
“Kami sudah mengumpulkan uang puluhan juta rupiah. Orangtua kami pinjam di Bank BRI Cabang Larantuka. Ada di antara orangtua kami yang terpaksa gadai sertifikat tanah. Nyatanya sampai saat ini tidak jelas. Makanya kami lapor ke Polresta Denpasar,” kata Laorensius Diaz Riberu saat dikonfirmasi, Sabtu, 29 Agustus 2020.
Magdalena MJ Letor, korban lainnya, mengatakan ada yang sering meneleponnya dari LPK Darma. Belakangan diketahui berinisial RSN.
Letor bersama beberapa temannya sering ditelepon untuk diminta mencabut laporan pengaduan masyarakat di Polresta Denpasar.
Baca Juga: Pencuri Motor Scoopy Dikeroyok Massa
Bahkan, pesan WA dari oknum RSN itu mengirimkan form surat pencabutan laporan di Polresta Denpasar. Hal serupa juga dilakukan kepada para korban lainnya.
“Karena saya tidak segera jawab, dia minta saya agar share lokasi agar dia bisa datang ke tempat saya. Saya sangat takut,” urainya.
Laporan pengaduan masyarakat itu berawal dari laporan berupa pengaduan di Polresta Denpasar.
Akibat laporan itu, Diaz bersama Magdalena M J Letor, Servasius Yubileum Bily, Emanuel Kedang, dan Hermanus Wika Hera sering diintimidasi berupa ancaman.
Baca Juga: Polisi Tangkap Dua Remaja Pengedar Sabu
Mereka diminta mencabut laporan dan mencabut kuasa dari kuasa hukum mereka.
Kuasa hukum dari Divisi Hukum dan Advokasi PENA NTT Charlie Usfunan, SH, M.Hum mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan pengaduan para korban.
Dia mengaku kliennya sering diintimidasi dan dirayu agar mencabut laporan pengaduan masyarakat di Polresta Denpasar dan pencabutan pemberian kuasa kepada tim hukum.
Untuk melindungi korban, pihaknya akan mengadukan kasus ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Juga: Mantap! Diprakarsai Pengusaha Lokal, Relawan Ekasari Siap Menangkan Paket Bangsa
“Klien kami takut karena ditelepon oleh orang tak dikenal, berbicara terkait masalah yang mereka alami. Orang tak dikenal itu meminta mereka mencabut laporan dan cabut kuasa dengan nada ancaman. Kami melapor ke LPSK Bali. Tujuannya agar para korban merasa nyaman,” tuturnya.
Charlie juga menyentil adanya pernyataan intimidasi terhadap para korban dari oknum inisial RSN dengan mengatakan jika kuasa hukum para korban tidak dibayar dan hanya mencari proyek panggung.
“Saya tegaskan bahwa pernyataan itu melecehkan profesi advokat. Sebab, dalam UU Advokat juga diamanatkan untuk mendampingi para korban dengan tidak mendapatkan upah apapun. Namanya Pro Bono. Apalagi kasus ini menimpa anak-anak,” ujarnya.
Baca Juga: Forum Korban SGB Mengadu ke PWI Bali
Di tempat terpisah, Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi mengatakan laporan itu masih berproses.
“Saya belum dapat informasi detail terkait perkembangan pengaduan itu. Intinya saat ini pengaduan itu sedang diproses,” tutur Iptu Ketut Sukadi. ***(BIL)
