Network
Disini harus jelas sikap lembaga dewan pro rakyat atau tidak. Jangan biarkan tenaga kontrak yang sudah lama menjerit minta kesejahteraannya diperhatikan, malah terus dilecuti seperti itu.
Baca Juga: Serdik Nengah Sadiarta: Kondisi Ideal Pemberdayaan Satgas CTOC dalam Berantas Narkoba
"Pejabat dan politisi seharusnya punya rasa malu dan peduli. Semua orang terdampak pandemi, semua orang butuh bangkit dari keterpurukan. Sekarang bisa bantu apa? mestinya mikirnya kesana, bukan motong penghasilan mereka. Ini malah terbalik," tegasnya.
Politisi Partai NasDem ini berharap lembaga legislatif tidak menyetujui rencana tersebut.
Anggota dewan harus menyadari fungsi sentralnya dalam legislasi, budgeting dan fungsi kontrol. Dimana, di dalamnya tertuang makna membahas dan menyetujui.
Baca Juga: KPU Jembrana Buka Layanan Help Desk Pencalonan Pilkada 2020
Maka, jika dewan tidak setuju rencana memotong gaji tenaga kontrak ini, maka rencana eksekutif juga tidak akan berjalan.
"Dari awal saya kasihan lihat tenaga kontrak. Mereka sering mengeluh. Mereka yang kerja, tukinnya pejabat yang dapat. Sekarang situasinya begini, gaji mereka yang mau dipotong. Coba cek tukin pejabat itu, sudah tidak masuk akal," sorot Putu Tika.
Atas situasi ini, Banggar DPRD Klungkung sudah membahasnya. Wakil Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru, Rabu (19/8) menegaskan lembaga dewan jelas menolak kebijakan memotong gaji tenaga kontrak tersebut.
Baca Juga: Lomba Puisi Virtual RSUP Sanglah, Ini 3 Pemenang Versi Juri dan Like YouTube
