Network
RINGTIMES BALI - Rekomemdasi dari DPP Partai Golkar dikabarkan telah diberikan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana I Nengah Tamba (Demokrat) - Patriana Krisna (ASN), tanggal 12 Juli 2020 lalu.
Namun hingga kini wujud fisik rekomendasi tersebut belum diketahui atau belum diterima oleh partai lain yang tergabung dalam Koalisi Jembrana Maju (KJM). Justru Koalisi berharap Golkar dan Demokrat segera mengeluarkan rekomendasi bakal calon karena pertarungan sudah semakin dekat.
"Kita berharap dua partai itu (Golkar dan Demokrat) segera mengeluarkan rekomendasi calon. Setelah itu baru rekomendasi dari Gerindra menyusul," terang Ketua Partai Gerindra Jembrana Kadek Darmasusila, Jumat (31/7/2020).
Baca Juga: Buah Bau Tapi Banyak Khasiatnya
Menurutnya, meskipun disejumlah media menyebutkan rekomendasi dari DPP Golkar telah diberikan kepada pasangan Tamba-Ipat, pihaknya dan beberapa partai lainnya yang tergabung dalam KJM, belum mengetahui fisik rekomendasi tersebut dan masih menganggap rekomendasi itu belum ada.
Saat ditanya kemungkinan Partai Gerindra akan memberikan rekomendasi kepada siapa, mengingat saat ini KJM memiliki dua paket bakal calon, yakni Tamba-Ipat dan Made Prihenjagat - I Putu Dwita (Jagaditha), Darma Susila mengatakan akan mengikuti rekomendasi dari Golkar dan Demokrat.
"Kami nanti tentunya akan mengikuti rekomendasi dari Golkar dan Demokrat diberikan kepada siapa nantinya. Ini untuk memuluskan skenario head to head," ujarnya.
Baca Juga: Hanya 5 Menit Khutbah Idul Adha Singkat di Masa Pandemi Tahun 2020
Lanjut Darma Susila, meskipun ada peluang untuk membuat tiga paket calon dalam Pilkada Jembrana, Gerindra tetap solid di dalam KJM dan tidak akan pecah kongsi.
Hal ini didasari menurut Darma Susila yang juga anggota DPRD Bali karena masyarakat Jembrana menghendaki perubahan dan keinginan masyarakat itu harus diperjuangkan dengan kekompakan Koalisi Jembrana Maju.
Saat ditanya terkait beredarnya isu di publik yang menyebukan ada syarat mahar dari Ipat jika harus mundur dari ASN, dengan tegas Darma Susila mengaku masalah isu tersebut bukan menjadi kapasitasnya untuk membahas. Gerindra menurutnya hanya menunggu rekom dari Golkar dan Demokrat.
Baca Juga: Waspada! 5 Hal ini Bisa Jadi Tanda-tanda Kanker Pada Pria, Simak Info Berikut
Terkait kekuatiran publik yang menghendaki perubahan jika Ipat tiba-tiba urung mundur dari ASN berkaitan isu mahar jika tidak terwujud, menurutnya Golkar dan Demokrat mengisyaratkan sudah cukup untuk melahirkan satu paket calon. Jadi tidak ada alasan bagi Ipat untuk tidak memproses pengunduran dirinya sebagai ASN, tanpa menunggu rekom dari Gerindra.
"Kalau itu sedang dilakukan oleh Ipat, kita akan menindaklanjutinya dengan rekom dari Gerindra," imbuhnya.
Jika Ipat telah menunjukan bukti permohonan pengunduran diri yang ditujukan ke BKD Pemkab Kediri, tempatnya berdinas, seharusnya barulah rekom dari DPP kedua partai itu dikeluarkan. Karena sudah cukup membuktikan keseriusan yang bersangkutan untuk maju sebagai calon.
Baca Juga: Ingin Ngemil Tapi Cemas Kolesterol? Kedelai Rebus jawabannya
"Kita minta sebelum pendaftaran bakal calon, Ipat sudah bisa menujukan proses pengajuan pengunduran diri dari BKD Kediri.
Secara kedinasan, dia bersurat dulu ke BKD Kediri menyatakan akan mundur dari ASN untuk ikut Pilkada," pungkasnya.
