Network
“Kami juga lagi menerima pengaduan dari banyak warga di wilayah Tuwed ke timur hingga Manistutu yang tidak masuk zonasi sekolah manapun” ujarnya.
Persoalan yang sama ini sebenarnya sudah disampaikan ke provinsi tahun lalu. Beberapa waktu lalu masalah ini juga sudah disampaikan ke DPRD Bali dan Gubernur. “Hak anak-anak untuk bersekolah harus sama tapi ini kok untuk bersekolah saja mereka kesulitan hanya karena aturan zonasi. Ini seharusnya dari dulu dicarikan solusinya sehingga tidak terulang terus seperti ini saja setiap tahun” tandasnya
Orang tua enggan menyekolahkan anaknya yang sudah tidak diterima di sekolah terdekat sehingga mereka terancam putus sekolah karena jika harus ke swasta, jelas butuh biaya lebih. Apalagi situasi sulit saat covid-19 seperti ini.
Baca Juga: Bali Masuki Era New Normal, Berikut Tahapan yang Perlu Anda Ketahui
"Ini baru yang saya terima, belum lagi yang mengadu ke dewan dan pejabat lain” tambahnya.
Karena penyebab persoalan ini adalah jumlah sekolah SMA dan SMK negeri yang tidak sebanding dengan jumlah SMP di Jembrana maka agar masalah ini tidak terus terulang setiap tahun perlu dibangun SMA Negeri baru atau menegerikan SMA swasta di kecamatan yang kekurangan SMA Negeri.
"Kami akan menyampaikannya ke Komisi IV DPRD Provinsi Bali sehingga bisa dievaluasi bersama instansi terkait di Pemprov Bali yang memiliki kewenangan untuk SMA agar ada solusi jangka pendek lebih dahulu atau siswa dapat melanjutkan sekolah," ungkapnya.***
