RINGTIMES BALI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar melakukan acara bertajuk "Sosialisasi Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020" di Sanur, Senin, 24 Agustus 2020.
Acara sosialisasi yang diikuti perempuan perwakilan desa dan kelurahan se-Kota Denpasar, perwakilan Wanita Hindu Dharma Indonesia Denpasar, Bhayangkari Kota Denpasar dan LSM Bali Sruti.
Sosialisasi itu juga diisi pemaparan materi oleh anggota Bawaslu Kota Denpasar Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Dewa Ayu Agung Manik Oktariani dan juga akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH, MH.
Baca Juga: Berulah Ketahuan Bawa HP, Pak Wi Kena 'Sanksi' di Rutan
Dalam acara tersebut Bawaslu mengajak kaum perempuan di daerah itu untuk menolak praktik politik uang, isu atau politisasi SARA, dan tidak menyebarkan berita hoaks dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.
"Kami berharap besar agar kaum perempuan juga bisa menyampaikan kepada keluarga dan lingkungan terdekat supaya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar 9 Desember mendatang," ujar Ketua Bawaslu Kota Denpasar Putu Arnata.
Menurut Arnata, kaum perempuan di Kota Denpasar selama ini sangat efektif memainkan peranannya dalam pengawasan partisipatif.
Baca Juga: Dewan Minta Gubernur Keluarkan Kebijakan Rapid Tes Gratis
Terbukti dengan minimnya pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun-tahun sebelumnya, meskipun Denpasar itu masyarakatnya majemuk.
"Kami harapkan peran perempuan atau kaum ibu untuk bisa menjaga putra-putrinya agar jangan sampai ikut-ikutan melakukan hal yang tidak dimengerti dan melanggar ketentuan. Selain itu, yang tidak kalah penting, kaum perempuan di Kota Denpasar supaya tidak terjebak dengan praktik money politik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan kaum perempuan perannya sangat strategis untuk melakukan pengawasan dalam tahapan pilkada.
Baca Juga: RSUP Sanglah Gelar Seminar Nasional Antimicrobal Use in Covid-19 Era
Itu karena perempuan itu lebih teliti, lebih cermat, dan lebih berani menyampaikan hal-hal yang dirasakan tidak benar.
"Informasi atau sosialisasi yang disampaikan pada kaum perempuan juga bisa dengan cepat menyebar, selain kepada lingkungan keluarganya, sekaligus melalui berbagai komunitas yang diikuti", ujarnya.
Dalam sejumlah hajatan pemilu di Provinsi Bali, Ariyani pun melihat kaum perempuan cukup aktif memberikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran.
Baca Juga: DPP SAHI Dukung Ekonomi Bali Bangkit Melalui UMKM
Ajakan Bawaslu Denpasar kepada kaum perempuan untuk menolak politik uang, politisasi SARA dan tidak menyebarkan hoaks itu juga ditandai dengan pembacaan deklarasi secara bersama-sama yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali dan juga penandatanganan pada spanduk deklarasi. ***(Dicky Armando)