Network
RINGTIMES BALI - Setelah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada pertengahan Juni lalu, Hadi Tjahjanto (Hadi) hadir di Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab) untuk pertama kalinya.
Hadi Tjahjanto hadir dalam Podkabs episode 5 yang tayang perdana pada Minggu, 3 Juli 2022 di kanal Youtube Sekretariat Kabinet.
Hadi Tjahjanto menjabarkan target, tantangan, hingga strategi dalam mengurai masalah agraria dan tata ruang di Indonesia.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno akan Tingkatkan Wisata Olahraga Guna Tarik Minat Wisatawan
Dalam kesempatan tersebut, ia berujar, pihaknya akan fokus menyelesaikan tiga persoalan yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.
Ia menjelaskan mendapatkan perintah yang pertama untuk melaksanakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta.
Kemudian, perintah yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria.
Serta perintah yang ketiga adalah untuk menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno, Berpartisipasi dalam Kompetisi Renang Internasional Oceanman 2022 di Bali
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
Mantan Panglima TNI ini berkata, dalam 3 manajemen perang memiliki deteksi, identifikasi, eksekusi.
Ia berujar harus melihat situasinya, dan mempelajari agar ia tahu harus masuk dari mana.
Hadi Tjahjanto juga sempat mengatakan dalam satu minggu kemarin, ia sudah melaksanakannya dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan masalah di daerah pun selesai.
Baca Juga: KPK Selenggarakan ACWG G20 di Bali, Momentum Tingkatkan Partisipasi Publik Terhadap Korupsi
Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN itu menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air.
Pendekatan ini juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI.
Lebih lanjut Menteri ATR ini mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat.
Bukan hanya itu, Hadi juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
“Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, dikutip dari laman resmi setkab.go.id.
Baca Juga: KPU Jadwalkan Rekrutmen PPK dan PPS pada Oktober 2022 Selama Tiga Bulan
Hadi Tjahjanto menambahkan, pihaknya juga mendorong jajaran Kementrian ATR/BPN untuk mengoptimalkan implementasi sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah.
Sertifikat tanah ini penting dimiliki setiap pemilik tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
Ia menjelaskan, ketika ada sertifikat tanah, maka mafia tanah tidak akan bisa mengakui tanah-tanah tersebut, jika samapai hal itu terjadi maka akan langsung dipidanakan.
Menutup obrolan dalam Podkabs hari itu, Hadi Tjahjanto pun menyampaikan komitmen dan optimisme untuk dapat memenuhi target yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kepala BNPT Sampaikan Peran Aktif Masyarakat Dapat Cegah Paham Radikal dan Terorisme Jelang G20
Ia berujar akan bekerja dengan serius, apalagi sudah ada tiga perintah langsung dari Presiden Jokowi.
Sebagai tambahan informasi, dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Podkabs adalah podcast atau siniar resmi Setkab yang berisi banyak obrolan dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah atau pun hot issue yang berkembang di masyarakat saat ini.***
