Network
Keempat, presiden mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam menjalankan tugas sebab penyelenggaraan pemilu itu politis.
Baca Juga: Anggota MPR Mangku Pastika Ajak Pemuda Bali Waspadai Politik Identitas Jelang Pemilu 2024
Jangan sampai ada aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, seperti topik pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara hingga rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Kelima, terkait kampanye, presiden dan KPU berpendapat agar kampanye diusahakan dipersingkat agar efisien dan tidak memicu konflik di masyarakat dengan durasi 90 hari.
“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” ucapnya dikutip dari Antara.
Baca Juga: Wamenkumham: Penghinaan Presiden dan Wapres Menjadi Delik Aduan dalam RUU KUHP
Terakhir, presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara untuk mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik hingga sampai ke TPS, terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Presiden juga berharap agar logistik pada pemilu adalah produk dari dalam negeri agar pemilu yang sering disebut dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat terasa nyata untuk menggairahkan situasi perekonomian di Indonesia.
KPU juga melaporkan beragam perkembangan persiapan Pemilu 2024 dalam kesempatan tersebut, diantaranya anggaran pemilu, fasilitas sarana prasarana, dan hubungan untuk personel penyelenggara pemilu.
Baca Juga: KPK Setor Rp5,5 Miliar dari Hasil Denda dan Lelang Barang Terpidana Korupsi ke Kas Negara
