Network
RINGTIMES BALI – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus minta Menko Maritim dan Investasi Luhut Bansar Panjaitan agar fokus terhadap pengendalian harga minyak goreng dan tidak melebar ke bidang lainnya termasuk melaksanakan audit pada lahan dan perusahaan sawit.
“Ini kok aneh, merembet kemana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” ucap anggota Komisi VI DPR tersebut pada Sabtu, 28 Mei 2022 dikutip dari Antara.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI perjuangan ini, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng seperti penugasan dari presiden Jokowi.
Baca Juga: Profil dan Biodata Elon Musk, Pendiri SpaceX yang Ditemui Luhut Cs di Texas
Ia mengatakan, jika Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, cukup melakukan audit pabrik kelapa sawit, memeriksa dokumen ekspor, dan faktur penjualan perusahaan. Namun, Luhut diketahui akan mengaudit lahan atau konsesi perusahaan sawit.
“Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR,” ucap Deddy.
Kedua, menurutnya, melakukan audit lahan bukan momen yang tepat untuk saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca Juga: Tidak Hanya Pertamax, Luhut Sinyalkan Pertalite hingga Gas LPG 3 Kilogram Alami Kenaikan Harga
“Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,” katanya.
Maka dari itu, ia meminta Luhut fokus pada urusan minyak goreng, sebab hingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa disebut normal, juga tidak jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di waktu mendatang.
