Pemprov Bali dan IESR Canangkan 100 Persen Energi Terbarukan di Nusa Penida

RINGTIMES BALI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Institute Essential Services Reform (IESR) mencanangkan target emisi nol bersih atau mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi 100 persen energi terbarukan di Nusa Penida pada tahun 2030 mendatang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan, pemerintah turut mendukung prospek pengembangan energi terbarukan. Karena menurutnya hal itu telah selaras dengan peta jalan ekonomi hijau, sehingga diharapkan memiliki dampak positif bagi Nusa Penida maupun Bali secara keseluruhannya.

"Ekosistem energi terbarukan dapat menyediakan berbagai kesempatan, baik itu tenaga kerja hijau, menaikan nilai moral dan spiritual masyarakat maupun sinergitas terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan, agar target Bali NZE (Net Zero Emission) di 2045 bisa terwujud, dan semuanya dimulai dari Nusa Penida," ungkap Mahendra Putra dalam sambutannya mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, saat peluncuran Laporan Peta Jalan Nusa Penida 100 Persen Energi Terbarukan, Rabu (6/3/2024).

Baca Juga: Dishub Denpasar Siagakan Petugas LPJU Saat Nyepi, Antisipasi Adanya Lampu Menyala

Dalam acara yang diselenggarakan oleh IESR bekerja sama dengan Pemprov Bali itu, Mahendra Putra mengapresiasi koalisi apik antara pemerintah bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, dalam koalisi ini terdiri dari IESR, WRI Indonesia, New Energy Nexus Indonesia, dan CAST Foundation.

Sementara, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyebut, demi capaian bauran energi terbarukan yang ditargetkan pada tahun 2030 mendatang, maka pihaknya bersama Center of Excellence Community-based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana telah merampungkan peta jalan Nusa Penida 100 persen energi terbarukan.

"Terlebih saat ini di Nusa Penida bauran energi terbarukan sudah 24 persen, maka target kami hingga 2030, Nusa Penida hanya perlu mengejar 76 persen dengan mempertimbangkan peningkatan permintaan listrik, kehandalan dan biaya produksi listrik," jelas Fabby.

Dia pun merinci tahapan apa yang diperlukan guna mencapai Nusa Penida 100 persen energi terbarukan di tahun 2030. Menurutnya pada tahap satu, yakni di 2024-2027 mensubtitusi penggunaan PLTD pada siang hari dengan PLTS atap. Lanjut tahap dua pada 2027-2029 antara lain menempatkan PLTD sebagai pembangkit cadangan (back up), dan tahap tiga pada 2029-2030 yaitu mengoptimalkan pembangkit energi terbarukan lainnya seperti biodiesel dan arus laut, serta membangun pumped hydro energy storage.

Baca Juga: Jaya Negara dan Arya Wibawa Ucapkan Selamat Hari Suci Nyepi Caka 1946, Momentum Mulat Sarira

Sedangkan menurut Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menjelaskan terkait PLTS sudah menjadi andalan dalam meningkatnya bauran energi terbarukan Nusa Penida, dengan potensi teknisnya yang lebih besar dan lebih kompetitif secara biaya dibandingkan pembangkit energi terbarukan lainnya, mencapai hingga 3,2 GW.

"Selain mengoptimalkan PLTS skala utilitas, penggunaan PLTS atap dapat didorong karena semakin tinggi penetrasi PLTS atap di Nusa Penida, maka semakin rendah biaya pembangkitan yang harus ditanggung oleh operator sistem, dengan potensi penghematan mencapai 7,3 persen. Penghematan dari berkurangnya penggunaan PLTS dengan masuknya PLTS atap juga bisa melebihi biaya integrasi yang dikeluarkan operator," jelasnya.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan variabilitas oleh pembangkit listrik energi terbarukan yang ada di Nusa Penida, terdapat beberapa sistem dan teknologi yang bisa digunakan, seperti sistem pengkonversi daya (power conversion system), sistem manajemen energi (energy management system), dan sistem penyimpanan energi (energy storage system).

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari peta jalan Nusa Penida 100 persen energi terbarukan ini, perlu dilakukan kajian teknis lanjutan terhadap sumber-sumber energi terbarukan, penyelarasan peta Jalan Nusa Penida 100 persen energi terbarukan dengan perencanaan pembangunan dan energi daerah serta RUPTL PLN, lalu mendorong adopsi PLTS atap di sektor komersial, kemudian melakukan kajian dampak sosial dan ekonomi sehingga Nusa Penida bisa semakin meningkatkan investasi energi terbarukan di daerahnya.

Ida Ayu Dwi Giriantari, Ketua CORE Universitas Udayana, menyebut agar peta jalan ini dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah Bali dan seluruh pihak yang terlibat harus mampu menjawab tantangan yang ada seperti, regulasi yang belum optimal dan tidak konsisten, investasi yang terbatas, sumber daya manusia yang masih belum terbangun, teknologi yang masih impor serta keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur karena lokasi Nusa Penida yang terpisah dari Bali daratan.

Menyambut peta jalan Nusa Penida 100 persen energi terbarukan, Luh Ketut Ari Citrawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klungkung menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Klungkung telah menjadikan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pembangunan, termasuk penetapan wilayah pengembangan PLTS dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Klungkung.***