Pemkab Tabanan Raih Penghargaan Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI Tahun 2023

- 15 Desember 2023, 01:01 WIB
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M, kembali menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Kamis (14/12).
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M, kembali menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Kamis (14/12). /Dok. Humas Tabanan/

RINGTIMES BALI - Konsistensi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengedepankan Pelayanan Publik di daerah semakin terbukti, saat Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M, kembali menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Kamis (14/12) di Jakarta. 

Penganugerahan ini, tiada lain adalah merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Perangkat Daerah dan berkat dukungan penuh dari masyarakat Tabanan. Sehingga, kembali berhasil masuk dalam TOP 10 Nasional dengan nilai 96,62 Opini Kualitas Tertinggi.

Nilai ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 dengan nilai 93,23. Penghargaan serupa juga dianugerahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dengan total nilai 96,46. 

Acara Penganugerahan dipimpin oleh Menkopolhukam, Mahfud MD dan dihadiri oleh beberapa Menteri, Kepala Ombudsman RI, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah se-Indonesia yang berlangsung secara hybrid di Hotel Aryaduta Jakarta. 

Ketua Ombudsman RI menerangkan, Penilaian Publik ini telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dan tahun ini masuk dalam tahun ke 8. Di mana, Kabupaten Tabanan telah sukses masuk dalam zona hijau selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2021 lalu. 

Sebagaimana dijelaskan Mahfud MD siang itu, bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Negara membentuk Ombudsman RI untuk mewakili masyarakat berinteraksi dengan penyelenggara pelayanan publik. 

Salah satu tolak ukur kualitas pelayanan publik adalah penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI. Penilaian kepatuhan, merupakan prasyarat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan kepada 25 Kementerian, 14 Lembaga dan 547 Pemerintah Daerah. 

Baca Juga: Pemkab Badung Serahkan Hibah Kendaraan untuk Kodam IX Udayana dan Kodim 1611 Badung

Halaman:

Editor: Dian Effendi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x