BPOM Tingkatkan Izin Darurat Vaksin COVID-19 Jadi Reguler Saat Status Darurat Berakhir

- 31 Mei 2023, 06:00 WIB
Ilustrasi - vaksin
Ilustrasi - vaksin /Freepik/freepik

RINGTIMES BALI- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI meningkatkan ketentuan izin Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization) atau EUA vaksin COVID-19, menjadi izin edar reguler ketika status darurat kesehatan di Indonesia dinyatakan berakhir atau saat endemi.

Kepala BPOM RI Penny K Lukito, ketika menghadiri agenda Vaksinasi Massal di PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, di Jawa Barat, mengatakan ketentuan tersebut dilakukan guna memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

“Ketentuan itu dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dalam jangka panjang,” ucap Penny, dikutip dari Antara, Selasa 30 Mei 2023.

Menurut Penny, vaksin COVID-19 yang beredar saat ini masih berstatus EUA, sehingga Ia memastikan bahwa produk-produk yang tengah beredar sudah memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan efektivitas.

Selain itu, pemantauan secara berkala dilakukan oleh BPOM sendiri atau bersama-sama dengan produsen. Pemantauan juga dilakukan pada efektivitas vaksin yang sudah melalui rangkaian uji klinik yang panjang.

Baca Juga: Stok Vaksin Covid-19 Kosong, Sekda Made Indra Sebut Bali Akan Diprioritaskan

Karena keadaan pandemi COVID-19 yang mewajibkan adanya perlindungan vaksin bagi masyarakat, sehingga teknologi atau platform yang dikembangkan oleh produsen vaksin saat ini, baru mendapat izin penggunaan darurat.

Sebagai bentuk kewaspadaan dari otoritas terkait, BPOM melakukan pengawasan secara berkala, yakni per tiga bulan sekali guna memastikan kualitas, keamanan, dan juga efektivitas vaksin COVID-19 pada tubuh penerima manfaat.

Produsen tak lupa untuk mengikutsertakan pakar dan peneliti, untuk mengawasi efek samping yang bisa saja timbul, dari produk vaksin COVID-19 ini.

Sementara itu, sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status darurat kesehatan global COVID-19, pada 5 Mei 2023 lalu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia, sedang bersiap untuk merespon kebijakan tersebut.

Respon tersebut dapat dilihat dengan tindakan pemerintah Indonesia, yang juga tengah bersiap untuk mempertimbangkan pencabutan status kedaruratan COVID-19 pada tingkat nasional.

Menurut Penny, setelah pandemi dinyatakan selesai, vaksin COVID-19 yang sudah beredar harus mampu memberikan data lengkap juga mendalam, mengenai aspek keamanan dan efektivitas vaksin, dalam menjamin perlindungan masyarakat dalam jangka panjang, melalui imunisasi nasional.

Sampai dengan saat ini, ujar Penny, produsen vaksin COVID-19, masih terus memantau dan meneliti vaksin guna mendapatkan data untuk diserahkan ke BPOM, sehingga izin edar reguler bisa didapatkan.***

Baca Juga: Dinkes Catat 37 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Masih Tersedia di Bali

Editor: Dian Effendi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x